Balai Kota Depok Didemo Mahasiswa Soal Dugaan Korupsi Damkar

Akuratnews.com- Sejumlah mahasiswa mengaku dari Forum Komunikasi Mahasiswa Depok (FKMD) lakukan aksi demonstrasi di dalam Balai Kota Depok terkait kasus dugaan korupsi Senin,(19/4).

Koordinator aksi demo Lutfi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus bertanggungjawab terkait kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok,

"Kami mahasiswa hanya ingin menyuarakan hati nurani dan mengingatkan Pemerintah Kota Depok harus bertanggungjawab terkait kasus dugaan korupsi pada Damkar Depok", kata Lutfi ketika berorasi di halaman Balai Kota Depok, Senin (19/4).

Mahasiswa juga menyayangkan pernyataan di sejumlah media massa dan sosial terkait kasus dugaan korupsi Damkar Depok yang menurut Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono adalah tanggungjawab instansi Damkar.

"Seharusnya pernyataan itu tidak perlu dan tidak pantas diucapkan Pemkot Depok terlebih pimpinan Kota Depok," katanya di Balai Kota Depok.

Aksi demo yang hanya berlangsung sekitar 15 menit itu akhirnya dibubarkan anggota Satpol PP Kota Depok lantaran dianggap menganggu aktifitas kerja pegawai Pemkot.

"Kami terpaksa langsung menyuruh pergi serta memberikan penjelaskan agar jika mau demo atau menyampaikan atau menyampaikan aspirasi dari pintu gerbang balai kota saja agar tidak mengganggu aktifitas kerja pegawai," kata Yusuf seorang anggota Satpol PP Depok.

Massa yang terdiri dari lima orang mahasiswa itu kemudian pindah dan melajutkan aksinya di depan pintu gerbang Kantor Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda.

Aksi demo di depan halaman Kantor Wali Kota Depok, para mahasiswa itu membawa pengeras suara dan membentangkan spanduk.

Salah satu spanduk mereka berisi tulisan "Usut Tuntas, FKMD Menggugat".

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di DPKP Depok bermula dari aksi demo yang dilakukan anggota honorer Damkar Sandi dan menjadi sorotan publik.

Salah satu isi posternya berbunyi "Bapak Kemendagri Tolong!!! Untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok!!! Kita dituntut kerja 100% tapi peralatan dilapangan pembeliannya tidak 100% banyak digelapkan".

persoalan yang dikeluhkan, Sandi diantaranya soal pengadaan barang atau alat penunjang kerja yang menurutnya tidak sesuai standar keamanan.

Penulis:

Baca Juga