Chris Sam Siwu: Lemahnya Pengawasan dan Kedepankan Kepentingan Politis Penyebab Korupsi di Tubuh Hakim

Jakarta, Akuratnews.com - Pengamat Hukum, Chris Sam Siwu mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT ) terhadap salah satu hakim konstitusi, Patrialis Akbar, tentu sangat mencoreng wibawa penegakan hukum secara umum dan merusak citra Mahkamah konstitusi secara khusus.

Chris menilai, hal ini bisa terjadi disebabkan beberapa faktor, "Karena lemahnya pengawasan, rendahnya putusan bagi para koruptor akhir-akhir ini, serta pola perekrutan hakim konstitusi yang kurang tepat," kata Chris Sam Siwu kepada Akuratnews.com, Rabu (1/2/2017).

Anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengungkapkan, lemahnya pengawasan menjadi faktor terbesar terjadinya korupsi, karena dengan lemahnya pengawasan maka ada pihak pihak yang melihat terbukanya kesempatan untuk melakukan korupsi.

"Kita lihat bersama bahwa akhir-akhir ini pengadilan tipikor tidak lagi menghukum berat para koruptor yang menurut saya secara psikologis tidak membuat pihak-pihak tertentu takut akan terjerat korupsi," ujarnya.

Selain itu, pola perekrutan yang kurang tepat, karena sering kali pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi mengedepankan kepentingan politis, sehingga ada lingkaran - lingkaran politik yang penuh dengan komunikasi dan bargaining. Sehingga membuat kesempatan untuk korupsi menjadi terbuka lebar.

"Potensi OTT terhadap penegak hukum secara umum tentu saya yakin akan sementara akan berkurang, tetapi begitu tiga faktor diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin 99 persen hal serupa akan terjadi kembali," tegasnya.

Tak hanya itu, kata dia, pembenahan yang harus dilakukan adalah  fungsi pengawasan etik dengan sanksi berat harus dilakukan, kemudian memperberat pengaturan hukuman khusus bagi pelaku koruptor yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga memberikan efek jera.

"Secara ekstreem saya sampaikan adalah perlu menambahkan pasal dengan ancaman hukuman mati bagi penegak hukum yang melakukan korupsi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat, mengaku prihatin dan kaget tentang kabar penangkapan hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arief mengatakan jika pihaknya akan menggelar rapat permusyawaratan hakim.

"Ya saya mohon ampun, saya tidak bisa menjaga amanah dengan baik," kata Arief di Kantornya Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Dia menilai kabar tersebut telah mencoreng nama MK, setelah sebelumnya pernah terjadi kepada kasus korupsi Ketua MK,Akil Mochtar.

"MK sudah melakukan kesalahan lagi meskipun hal itu dilakukan secara personal, sehingga MK menjadi tercoreng," ungkapnya.

Menurutnya ,pihaknya akan melakukan rapat permusyarwaratan hakim ( RPH) lebih dahulu, sebelum memberikan sikap resmi lembaganya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan jika operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim MK, Patrialis Akbar dilakukan di Jakarta.

"Benar,informasi telah kami terima terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Jakarta," kata Agus ketikan dikonfirmasi Wartawan di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Bahkan, ada sejumlah pihak lain yang ditangkap KPK. Dengan demikian KPK berhasil mengamankan pihak-pihak yang terlibat OTT. (Agus)

Penulis:

Baca Juga