Corona Merebak , Proyek IKN Tetap Rancak

Ilustrasi Virus Corona

Akuratnews.com - Di tengah hingar-bingar badai corona (Covid-19) yang melanda Indonesia, ada banyak kendala saat berhadapan dengan virus yang kini telah menjadi pandemi ini, mulai dari keterbatasan APD, kebijakan darurat sipil yang menuai protes, los komunikasi antara Pemda dan pusat, home learning yang bikin pusing, masyarakat yang panik, pemerintah membuka donasi khusus, dan kegaduhan lainnya. Pengamat menilai negara tak siap menghadapi badai ini padahal jauh-jauh hari telah di ingatkan sejumlah pakar.

Saat jumlah kasus terus beranjak tak berkurang, nyawa yang melayang terus membumbung dan ekonomi yang hampir tumbang, negara siap mendukung tapi minta di sumbang, BNPB di tunjuk untuk membuka rekening guna menampung sejumlah uang dari rakyat apakah ini berarti kantong negara kosong

Namun jika kas negara kosong mengapa negara tetap kekeh melanjutkan mega proyek  pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan timur. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan proses pemindahan ibu kota negara terus berjalan sesuai rencana.

Sesuai dengan jadwal kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ground breaking di mulai Oktober 2020. Pemerintah terus gencar mencari investor guna bekerja sama, sambil merencanakan konsep dan menyiapkan Badan Otoritas Ibukota Baru. Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan persiapan ibu kota baru terus berjalan di tengah pandemi Virus Corona. Pembangunan tahap awal akan menggunakan anggaran dari APBN sebanyak Rp 500 miliar.

Pemerintah pun terus melobi para investor domestik maupun asing.  Dan menyiapkan regulasi agar memudahkan investor menanamkan modalnya. Salah satunya Omnibus Law CiKa yang sarat akan kepentingan investor seperti diskon pajak, kemudahan investasi, dan kebijakan lainya agar pemilik modal mau menggelontorkan dananya. Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada sekitar 30 investor yang ikut membangun ibukota. Dan rata-rata perusahaan besar dari listrik hingga kendaraan dari berbagai negara Amerika, abu Dhabi, Singapura, Jepang dan lainnya.

Jika untuk pemindahan ibukota perencanaannya begitu matang dan tanggap tapi mengapa masalah wabah terkesan lamban dan bahkan di nilai gagap. Apakah ini tanda pemerintah gagal dalam memprioritaskan kebijakan.

Untuk siapa sebenarnya pemindahan IKN jika untuk rakyat, saat ini rakyat tak  membutuhkan ibukota baru, tapi kepastian penanganan corona. Negara harus jor-joran jangan berkata tekor namun sibuk cari muka depan investor.

Tentu kita tidak ingin seperti Italia dan Iran yang terlambat mengambil keputusan yang tepat. Korbannya pasti rakyat. Rakyat tak peduli ekonomi negara sedang sempit, yang mereka tahu mereka harus selamat dari COVID19. Negara harus lah menjadi pelayan dan pengurus urusan rakyatnya sesuai dengan hadits yang mulia Rasulullah Saw:  Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Negara haruslah melihat prioritas kebijakan yang mana lebih di utamakan. Pindah ibukota yang memakan biaya besar, anggarannya bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. IKN sendiri belum memiliki payung hukum, RUU IKN belum masuk ke DPR , selain itu pemerintah harus. Pertimbangan dari aspek sosiologis, teknis, ekologis dan ekonomisnya, perencanaan dan studi kelayakannya pun belum matang. Pindah IKN terkesan di paksakan.

Dibukanya peluang investasi asing untuk pembangunan IKN, pemerintah berdalih tak ada utang baru dalam pindah IKN namun investor tentu tidak akan memberikan modal untuk pembangunan IKN bila tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Melihat letak Kalimantan timur yang begitu strategis dan di tambah potensi SDA yang berlimpah di negeri ini. Bahkan demi Investasi, Luhut menawarkan Pulau Mori di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Mohamed Bin Zayed. Wajarlah jika banyak yang curiga, bahwa di balik rencana pemindahan ibukota, ada proyek bancakan dari berbagai korporasi kelas naga, baik level lokal maupun level internasional.

Dalam Islam, negara haram membuat kebijakan yang merugikan rakyat, Negara dalam Islam, akan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, untuk menyejahterakan rakyatnya, baik terkait kebutuhan dasar (kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan) maupun kebutuhan layanan publik. Dan ini niscaya, karena dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan memiliki modal cukup untuk menyejahterakan rakyat. Dengan mengelola SDA secara mandiri negara punya dana yang cukup untuk kebutuhan dasar rakyatnya.

Negara haram menyerahkan pengelolaan SDA kepada individu baik asing atau swasta. Karena berpegang pada hadits Rasulullah "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadist ini menunjukkan bahwa SDA adalah kepemilikan umum yang hasilnya akan di kembalikan ke rakyat dalam bentuk kesejahteraan.

Dan amanah kepemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Manakala mereka lalai atau khianat, maka mereka diancam dengan hukuman yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:  “Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran.” (HR. Tirmidzi).

Namun saat ini sistem kapitalisme telah menguasai negeri ini, negara bukan lagi pelayan dan pengurus rakyat namun pelayan bagi korporasi para pemilik modal, tak bisa di ungkiri, perselingkuhan antara elite politik dengan pengusaha telah lama terjadi, elite politik menggunakan pengusaha untuk menyokong dana mereka dalam proses Pemilu  sehingga timbal baliknya adalah kebijakan melalui undang-undang namun sarat akan kepentingan pemilik modal. Sudah saatnya kita mencabut kapitalisme dalam negara ini dan mengganti dengan penerapan Islam.

Penulis adalah pemerhati lingkungan dan sosial

Baca Juga