Disebut Monopoli Penyiaran, Bernard Minta Pemerintah Cabut Izin MNC Group

Bernard Deny Namang, Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK). (akuratnews.com)

Jakarta, akuratnews.com - Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK), Bernard Deny Namang sebut MNC Group lakukan monopoli. Hal tersebut menurutnya karena MNC Group telah menguasai kepemilikan dan penguasaan atas empat Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Televisi yang sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, diantaranya LPS Televisi ; RCTI, MNC TV (dulunya TPI), Global TV dan iNews.

Bernard menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur secara komprehensif Sistem Penyiaran Indonesia, dimana diamanatkan Penyiaran Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

"MNC Group juga telah memiliki Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yaitu MNC Sky Vision yang bersiaran melalui satelit serta baru-baru ini juga MNC Group telah melakukan akuisisi saham sebesar 61 persen atas salah satu Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui Satelit yaitu K-Vision. Dan group ini juga sudah memiliki beberapa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio di beberapa daerah di Indonesia. Dan banyak usaha lainnya lagi dalam industri penyiaran," paparnya kepada akuratnews.com, Kamis (03/10/19).

Dia menambahkan, "Penguasaan dan kepemilikan terpusat Lembaga Penyiaran tersebut juga berujung kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan asas, tujuan dan arah sistem penyiaran Indonesia."

Lanjut Bernard, salah satu bentuk dan wujud yang telah dilakukan dalam beberapa tahun ini yaitu melakukan komersialisasi terhadap program siaran LPS Televisi mereka diantaranya RCTI, MNC TV, Global TV dan iNews kepada masyarakat. "Dan jelas nyata-nyata terbukti pada 17 Juli 2019 yang lalu, MNC Group telah menutup akses rakyat Indonesia terutama yang berada di wilayah pedalam dan perbatasan Indonesia untuk mendapatkan siaran-siaran LPS TV tersebut dari Satelit Palapa D," katanya.

Sehingga, katanya hanya rakyat Indonesia yang di Kota besar dan berada dalam wilayah jangkauan siaran LPS TV menggunakan dengan sistem teresterial yang dapat menyaksikan siaran-siaran tersebut secara gratis. Namun tidak untuk rakyat Indonesia yang berada di luar wilayah jangkauan.

"Yang lebih miris, masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia, siaran LPS TV teresterial mereka dipaksa untuk membayar apabila ingin menonton siaran tersebut yaitu dengan berlangganan melalui LPB Satelit mereka yaitu MNC Sky Vision dan K-Vision," sesalnya.

"Hal ini menunjukkan bukti bagaimana MNC Group telah melakukan monopoli informasi dan siaran mereka kepada rakyat Indonesia. Kondisi ini tentunya menyebabkan Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Praktek konglomerasi yang berujung kepada monopolistik dagang khususnya dibidang penyiaran seperti itu, tegas Bernard akan membuat UKM UKM Penyiaran mati secara perlahan. "Di sini jelas bahwa MNC Group sebagai Korporasi telah melakukan praktek monopolistik serta melakukan persaingan usaha tidak sehat," paparnya.

Untuk itu, secara tegas Bernard meminta pemerintah untuk mencabut izin siaran MNC TV, Inews, Global TV dan RCTI.

Selanjutnya, Bernard juga meminta Presiden untuk tidak melibatkan dan memasukan seluruh rekomendasi dari terduga penjahat penyiaran CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, keluarga kerabat beserta kroni kroninya dalam penyusunan kabinet kerja di pemerintahan Jokowi-maruf 2019-2024.

"Meminta KPIP mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin siar dari MNC Group," pungkasnya.

Penulis: Ahyar
Editor: Hengki. L

Baca Juga