DPRD Depok Paripurnakan Tiga Agenda Kerja Tahun 2021

Pimpinan Sidang Paripurna di gedung DPRD Depok, Kamis,(3/6).
Pimpinan Sidang Paripurna di gedung DPRD Depok, Kamis,(3/6).

AKURATNEWS.COM- DPRD Kota Depok mengelar rapat sidang paripurna tentang penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2021, penetapan Propemperda tahun 2022 dan penyampaian tiga Raperda Kota Depok, Kamis,(3/6).

Dalam paripurna, hasil reses dewan disampaikan tujuh fraksi antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.

Sebelumnya, dilakukan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan penyampaian laporan penyusunan program pembentukan Perda Kota Depok.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyusunan program tersebut sejak tanggal 23-25 Mei 2021 dan tanggal 2 Juni 2021.

"Dalam pembahasan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, pendamping, pimpinan, sekretaris bukan anggota dan anggota Bapemperda", kata Ikravany melaui pesan tertulis yang diterima Akuratnews.com, Sabtu,(5/6).

Menurut Ikravany, Bapemperda telah menyepakati 15 usulan Raperda Kota Depok untuk masuk pada Propemperda tahun 2021.

“Adapun usulan tersebut antara lain 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan empat usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda serta Komisi D,” ujar Ikravani.

Saat menyampaikan laporan penyusunan program pembentukan Perda dia mengatakan perangkat daerah serta Komisi D selaku pengusul rancangan Perda juga ikut hadir dalam pembahasan.

Adapun usulan tersebut antara lain, 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan empat usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda serta Komisi D.

Dia menuturkan, Bapemperda akan melakukan konsultasi kepada kementerian dan mempelajari pengalaman daerah lain yang sudah berpengalaman. Selain itu juga daerah lain yang berhasil menerapkan Perda serupa.

“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul Raperda. Itu untuk penyempurnaan naskah akademik terhadap Raperda tersebut,” tandasnya.

Dalam Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan usulan tiga Raperda. Dia juga mengatakan ada dua faktor Pemkot Depok menyusun Raperda itu.

Pertama, adanya perundang-undangan yang lebih tinggi dan memerintahkan pemerintah daerah melakukan pembentukan peraturan tersebut.

Kedua, karena telah terbitnya perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, "Sehingga Perda yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan,” terang Imam

Imam menjelaskan, tiga Raperda tersebut yaitu rancangan akhir Perda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 -2026.

Raperda itu berisi tentang pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

IBH berharap, ketiga Raperda tersebut dapat disetujui oleh DPRD Kota Depok. “Dengan begitu, seluruh Raperda bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan,” katanya.

Penulis:

Baca Juga