Faisal Basri Nilai Penggabungan Pegadaian dan BRI Gagasan Sesat

Pengamat ekonomi Faisal Basri

Jakarta, Akuratnews - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkhawatirkan penggabungan dua BUMN yakni PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk akan merubah fungsi dan peran Pegadaian lantaran kedua perusahaan plat merah ini punya karakter bisnis berbeda.

"Karakter bisnisnya kan beda sekali antara BRI dan Pegadaian, serta PMN,saya pikir gagasan ini sesat, nggak pas sama sekali," kata Faisal pada acara Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang diselenggarakan Forum Warta Pena (FWP) di Jakarta, Rabu (13/1).

Faisal mengatakan, rencana pemerintah membentuk perusahaan holding UMKM dengan menggabungkan BRI, Pegadaian dan PNM (Perusahaan Nasional Madani) bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas.

"Saya mengusulkan agar Pegadaian menjadi perusahaan terbuka atau go public dengan demikian perusahaan ini bisa tetap menjalankan fungsinya secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat, listing saja ke bursa, nggak usah gede-gede, 5 persen saja. Saya kira Pegadaian akan semakin berkembang," ujarnya.

Selain itu Faisal menyarankan agar Pegadaian fokus kepada bisnis inti, jangan latah dengan bermain di sektor usaha di luar keahliannya.

"Jual saja hotelnya untuk memperkuat permodalan, dengan begitu Pegadaian semakin kuat, masyarakat semakin banyak terbantu," imbuh Faisal.

Faisal yang pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini oleh Presiden Jokowi ini mengkritik BRI.

"Seperak dua perak uang petani masuk ke BRI, seharusnya, BRI mengembalikan dana tersebut ke petani, bukan malah untuk infrastruktur atau pembangunan gedung perkantoran megah di kota-kota besar," pungkasnya.

Selain Faisal, Pengamat Hukum Suhardi Somomuljono mengingatkan agar rencana akuisisi BUMN ini harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat DPR RI.

"Jangan hanya mengikuti kemauan pemerintah atau menteri BUMN," terang Suhardi.

Karena rencana ini akan merubah status Pegadaian menjadi perusahaan terbuka yang mana akan menimbulkan ketidakpastiaan usaha dan ketidakpastian hukum.

"Akibatnya, yang nanti akan dirugikan adalah rakyat kecil," ujar Suhardi.

Suhardi menambahkan, selama ini Pegadaian punya kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang, seperti melakukan pelelangan barang.

"Jika sudah menjadi perusahaan terbuka, tidak bisa lagi secara khusus tunduk terhadap ketentuan yang lama," tambahnya.

Sementara Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono berpendapat, kebijakan holdingisasi tidak akan menguntungkan bagi Pegadaian, mengingat nasabah Pegadaian sebagian besar merupakan masyarakat kecil.

“Akuisisi ini sangat tidak tepat karena dampak dari privatisasi dalam bentuk privatisasi atau akusisi akan berdampak jangka panjang dan sistemik,” terang Ketut.

Pegadaian merupakan perusahaan yang sehat dengan aset yang cukup besar, dengan rating perusahaan AAA maka bukan menjadi kendala untuk mendapatkan modal kerja.

"Jika rencana ini dipaksakan, pengelolaan perusahaan akan mengkerdilkan Pegadaian dan berdampak terhadap rakyat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan,” pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga