Fatwa MUI: Vaksin MR Haram, Tapi Saat Ini Dibolehkan

Jakarta, Akuratnews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) untuk imunisasi.

MUI menyatakan penggunaan Vaksin MR yang merupakan produk dari Serum Institute of India (SII) itu hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

"Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram," kata Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (20/8/2018) malam.

Namun, pihaknya memutuskan bahwa penggunaan Vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah). Hal itu karena pertama, ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah)

Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

"Kebolehan penggunaan Vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci," ujar Hasanuddin.

MUI lantas merekomendasikan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Produsen vaksin, lanjut Hasanuddin, juga wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan," ucap dia.

"Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal," pungkas Hasanuddin.

Seperti diketahui, program Pemerintah berupa pemberian Vaksin MR sempat menimbulkan pro dan kontra lantaran belum mendapat sertifikasi halal. Apalagi setelah muncul imbauan dari MUl Kepulauan Riau kepada warga agar tidak mengikuti imunisasi MR, melalui surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2018. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga