Hajatan Saat PPKM Darurat, Lurah di Depok Dijerat Dua Pasal KUHP

Lokasi hajatan Lurah Pancoran Mas, Depok yang didatangi dan ditutup Satpol PP dan Satgas Covid-19 Depok
Lokasi hajatan Lurah Pancoran Mas, Depok yang didatangi dan ditutup Satpol PP dan Satgas Covid-19 Depok

AKURATNEWS.COM- Lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat diancam sanksi dua pasal KUHP pasca acara hajatan di hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan di Depok.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok Sri Kuncoro pasca pihaknya menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan atau SPDP dari Polres Metro (Polrestro) Depok di Kantor Kejari Depok, Selasa,(6/7).

"Tersangka (S) disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 14 UU RI No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP", ucap Sri Kuncoro.

Dia menyebut, pihaknya akan segera tangani perkara dan lakukan koordinasi dengan pihak Polrestro Depok setelah menerima berkas berita acara pada kasus pelanggaran PPKM Darurat itu.

"Jadi saat ini baru SPDP yang sampai. Setelah berita acara pemeriksaan diterima, nanti kami segera mempelajari dan meneliti terkait kelengkapan formil dan materiel", ujarnya.

Sri mengatakan, pihak Kejari juga telah menunjuk lima Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penelitian dari tindak pidana yang disangkakan terhadap Lurah Pancoran Mas, Depok, Suganda.

Keseriusan pihak Kejari Depok dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik tersebut terlihat dengan ditunjuknya oleh Kajari Depok tiga pejabat struktural eselon IV , satu pejabat struktural eselon 5 dan Jaksa senior.

"Kelima orang JPU yang akan menangani kasus sempat viral di mesaoa tersebut yaitu, Jaksa Arief Syafriyanto, Jaksa Ivan Rinaldi, Jaksa Ardhi Haryo Putranto, Jaksa Athar Bungo Ramadan, dan Hengki Charles Pangaribuan", jelas Sri.

Sri Kuncoro menambahkan bahwa nantinya setelah dinyatakan berkas itu lengkap, maka akan dilakukan segera tahap dua dan segera melimpahkan ke Pengadilan Negeri Depok.

"Rencananya kita akan menggunakan acara pemeriksaan singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 KUHAP," katanya.

"Diajukan singkat karena kita menganggap pembuktian dan penerapan hukumnya itu sifatnya mudah dan sederhana. Jadi tidak bertele-tele seperti perkara Pilkada beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Diketahui, pelanggaran atas Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP.

Bunyi ayat (1) menyatakan, barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur di dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Kemudian di ayat (2) berbunyi, barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatut di dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Penulis:

Baca Juga