Kabel Listrik Dibawah Laut RI Semrawut

ISPI Menduga PLN Sedang Bisnis Energi Tanpa Sepengetahuan Negara

Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar
Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar

AKURATNEWS - Meskipun pemerintah secara resmi sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kebijakan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, sebagai upaya penataan jalur kabel agar tidak semrawut.

Namun faktanya, Jalur kabel di bawah laut Indonesia saat ini, kondisinya masih semrawut. Kabel-kabel di bawah laut Indonesia itu, terdiri dari kabel optik dan kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Demikian hal itu dikatakan, Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar, Selasa (24/08) melalui keterangan tertulis. Dia menjelaskan bahwa, kabel listrik yang semrawut itu, salah satunya terletak di kawasan pantai bersama, Pluit, Kota Jakarta Utara.

"Ada banyak kabel-kabel yang semrawut di bawah laut Indonesia, salah satunya di kawasan pantai bersama, Pluit Kota Jakarta Utara. Kabel-kabel itu terdiri dari kabel optik dan kabel listrik. Kemudian di bawah laut itu, ada juga kabel listrik milik Australia yang menghubungkan energi listrik ke Singapura, dan posisi kabel itu hanya melintas di laut Indonesia." kata Deni Iskandar, dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan data hasil inventarisasi pipa dan/atau kabel bawah laut yang dilakukan Pushidros TNI AL, ada sebanyak 217 alur kabel. Dimana dari jumlah itu sebanyak 162 alur kabel telah dimanfaatkan dan sebanyak 55 alur kabel belum dimanfaatkan.

Ada pun untuk kabel tersebut, terdapat 237 kabel tergelar dengan rincian 182 kabel di dalam alur dan 145 kabel di luar alur. Dari ratusan kabel di luar alur itu, sebanyak 143 kabel masih aktif sementara sisa 11 kabel dalam kondisi tak lagi dipakai.

Menurut Deni, dengan adanya kabel listrik yang semrawut dibawah laut Indonesia itu, akan berdampak pada potensi kerugian, serta akan menjadi sebuah ancaman, yang itu harus segera ditangani oleh PLN sebagai perusahaan negara, yang bergerak dibidang energi listrik.

"Bagi kami, tentu sangat merugikan Indonesia. Kemudian juga ini bicara soal efisiensi pada nantinya. Serta bicara pada hambatan. Karena memang posisi kabel dibawah laut Indonesia ini tidak beraturan. Kabel dan Pipa Gas di bawah laut RI milik Australia saja, itu rapih. Tapi justru kabel milik Indonesia, malah semrawut, ini ada apa?" jelas Deni.

Seperti diketahui, di kawasan laut Jakarta, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, yang hanya berjarak 300 meter. Tempat tersebut merupakan objek vital nasional, yang memproduksi 1.648 MW listrik untuk pasokan di Jawa dan Bali. Terdiri PLTGU Blok 1 dengan kapasitas 508 MW, PLTGU Blok 2 dengan 740 MW, dan PLTU Unit 4 dan 5 berkapasitas 400 MW.

Diketahui sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, dalam sosialisasi Kepmen 14/2021 di Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan pentingnya pengelolaan kabel atau pipa bawah laut. Dia mencontohkan ada satu perusahaan energi listrik asal Australia yang ingin numpang lewat menggelar kabel ke Singapura melewati wilayah perairan Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kebijakan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut sudah disepakati peta yang menjadi acuan. Disepakati ada 217 jalur koridor dan 209 beach main hole dan empat lokasi landing station keluar masuk kabel di perairan Indonesia.

Ada empat lokasi landing station berada di Batam, Kupang, Manado, juga Jayapura. Guna antisipasi kebijakan nasional perubahan kondisi lingkungan dan bencana penetapan alur kabel/pipa bawah laut dapat dievaluasi satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu melalui kementerian atau lembaga terkait.***

Penulis: Redaksi
Editor: Ahyar

Baca Juga