Jadi Panelis Debat, Netralitas Bambang Widjojanto Diragukan

Jakarta, Akuratnews.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti penunjukan mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai panelis debat pertama calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Lucius mengatakan BW merupakan sosok yang berkapasitas dan intelektual, tetapi netralitasnya bisa dipertanyakan dalam konteks politik Pilpres 2019.

"BW ini adalah tim sukses Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta. Dalam konteks ini, netralitasnya tentu dipertanyakan ketika menjadi panelis debat, apa lagi Sandi sekarang menjadi cawapres Prabowo," ujar Lucius di Resto the Atjeh Connection, Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

Menurut Lucius, panelis debat seharusnya dicari figur yang benar-benar "clear" dalam arti independen dan netral, sehingga debat bisa berjalan lancar. Memilih figur yang tidak clear, kata dia, hanya akan menumpukkan beban penyelenggaraan debat.

"Kehadiran figur yang mengundang kontroversi bisa memecah konsentrasi debat capres. Publik akhirnya terjebak dalam pro kontra soal sosok panelis, sesuatu yang kontraproduktif," tandas dia.

Dia menilai panelis debat harus kalangan profesional dan netral agar mendukung kualitas dan objektivitas perdebatan. Menurutnya, terdapat begitu banyak figur di negara ini yang bisa dijaring untuk menjadi panelis.

"KPU dan Tim pemenangan jangan cari gampang saja dengan merekrut figur yang potensial merusak proses debat. Figur yang tidak netral hanya akan menciptakan panggung perdebatan lain di sekitar debat capres-cawapres yang seharusnya menjadi inti," ungkap dia.

Lucius mengakui bahwa tim pemenangan memang bebas mengusulkan figur untuk menjadi panelis debat. Namun, KPU tetap punya kewenangan untuk memutuskan panelis yang dijamin integritas dan netralitasnya, tambahnya.

Tim pemenangan mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan debat sebagai sesuatu yang serius untuk membedah visi, misi dan program masing-masing jagoan mereka.

"Jangan justru mengusulkan figur yang bakal menggerogoti misi debat itu karena integritas dan netralitas panelis yang tidak clear dari isu-isu yang mengganggu konsentrasi paslon. Jadi bukan soal suka atau tidak suka BW, tetapi bagaimana mendukung penyelenggaraan debat yang berkualitas. Debat sebagai ajang pendalaman visi dan misi capres-cawapres, jangan sampai terganggu justru oleh kontroversi panelis," pungkas dia.

Sebelumnya, KPU bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah menyepakati delapan orang panelis debat perdana calon presiden dan wakil presiden 2019.

Delapan orang ini merupakan gabungan dari nama yang diusulkan KPU sebanyak empat orang dan dua orang dari masing-masing pasangan calon.

Delapan panelis tersebut yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, akademisi Bivitri Susanti, Ketua ICW Adnan Topan Husodo, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis, dan unsur pimpinan KPK yang namanya masih dikonfirmasi.

Tugas dari tim panelis ini adalah membahas, menggodok dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema debat perdana. Mereka bisa menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya dan sesudah dikirimkan ke masing-masing paslon.

Debat pertama capres-cawapres akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta. Debat pertama merupakan debat capres dan cawapres dengan tema terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Sementara media penyelenggara debat perdana adalah TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV.

KPU bersama TKN dan BPN juga sudah menyepakati Mantan Penyiar Berita Liputan 6 SCTV Ira Koesno dan Jurnalis Senior di TVRI Imam Priyono menjadi moderator debat pertama. (Muj)