Jelang Aksi Kivlan Zen Cs Kepung KPU, Aparat Perketat Pengamanan

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen hingga Eggi Sudjana rencananya akan menggelar aksi demonstrasi dengan mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (9/5/2019).

Aksi demonstrasi ini guna menuntut KPU, agar paslon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Berdasarkan pengamatan Akuratnews.com di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 10.30 WIB pengamanan ketat sudah diberlakukan oleh tim gabungan TNI-Polri.

Tampak di sepanjang Jalan Imam Bonjol kawat berduri sudah disiagakan di pinggir jalan. Bahkan kawat berduri sudah terpasang kokoh melingkari Kantor KPU RI yang menjadi sasaran para pendemo.

Sejumlah personel sudah juga tampak berjaga di depan tenda atau pos siaga yang telah disiapkan.

Kemudian di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol juga terlihat petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang nampaknya akan membuat rekayasa lalu lintas bagi kendaraan yang akan melintasi depan Kantor KPU RI.

Berdasarkan agenda yang dihimpun, Kivlan dkk akan lebih dulu melaksanakan salat Dzuhur berjamaah di Masjid Istiqlal pada pukul 12.00 WIB.

Baru kemudian para massa nantinya akan berkumpul pada titik kumpul yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Nanti para massa yang dikomandoi Kivlan akan melakukan long march ke Kantor KPU RI dan juga rencanannya Kantor Bawaslu.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengaku bahwa tak tahu soal aksi kepung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilakukan oleh Kivlan Zen dan Eggi Sudjana hari ini.

"Ora ngerti aku. Baru tahu sekarang," ujar Djoko saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu 8 Mei 2019.

Pria yang akrab disapa Djoksan itu juga tidak menjelaskan apakah Kivlan dkk melakukan koordinasi dengan pihak BPN dalam aksinya hari ini. Ia hanya menyebut bahwa aksi yang dilakukan hari ini merupakan hak siapa saja dan dilindungi konstitusi.

"Ya kalau mau, itu hak menyatakan pandangan politik silakan saja. Pasal 28 menyatakan UUD bahwa berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat lisan maupun tulisan itu hak setiap warga negara ya," tandasnya.

Penulis: Jewe
Editor: Redaksi

Baca Juga