Dugaan Penyelewengan Dana BOS KKM dan Kamad

Kanwil Kemenag Jabar Diminta Bertanggung Jawab

Jakarta, Akuratnews.com - Dugaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Kepala Madrasah (Kamad) Provinsi Jawa Barat dipandang tak sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dugaan penggunaan dana BOS ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan penggandaan naskah soal ujian semester dan untuk kegiatan rapat kerja Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTS) se Jawa Barat di Bali.

“Dana BOS ini menjadi kebijakan ketiga dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkannya pada akhir 2019 yang lalu. Artinya. Penggunaan dana BOS, ada hal-hal yang dilarang dan ada yg diperbolehkan. Hal ini mengacu pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (26/7).

Dikatakannya, dalam penggunaan dana BOS Reguler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah harus digunakan untuk pembiayaan operasional rutin sekolah. Pembiayaan yang diperbolehkan dengan dana BOS itu ada 14 item.

Salah satunya item pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah. Tapi tidak termasuk pembuatan soal mata pelajaran, seperti yang dilakukan kelompok kerja madrasah, apalagi jika dalam program itu ada dugaan mark up.

"Ini jelas pelanggaran hukum yang harus diusut kepolisian atau kejaksaan. Semua yang terlibat harus diperiksa dan diusut hingga ke pengadilan serta dihukum penjara sesuai dengan kesalahannya,” ujar Neta lagi.

Diuraikannya, terkait dugaan penyelewengan dana BOS sebesar kurang lebih Rp25 miliar tersebut, Kepala Kantor Wilayah Jabar, saat dijabat Buchori pada 2018-2019 yang kini mendapat sanksi hukuman penurunan jabatan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, harus bertanggung Jawab,

“Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Buchori harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Karena dialah pemimpin. Jika yang bersangkutan mengaku tidak tahu menahu berarti dia ceroboh atas tanggungjawab yang diembannnya. Namun untuk memastikan siapa saja yang salah dan siapa yang bertanggungjawab, aparatur kepolisian harus segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan agar diketahui detail perkara ini. Sehingga orang yang terlibat dijadikan tersangka, ditahan dan hartanya disita untuk mengembalikan dana BOS yang mereka selewengkan,” terangnya.

Sementara itu, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenag, Rojikin, saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan singkat, terkait dugaan penyelewengan Dana BOS sebesar Rp25 miliar di masa Kakanwil Kemenag Jabar yang dijabat Buchori pada 2018/2019 yang kini mendapat sanksi penurunan jabatan, tidak menanggapinya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga