Mengutip Penasehat Hukum Penggugat

Kepala BPOM Akui Keliru Lantik Sapari di Banjarmasin & Surabaya, Sapari: Keliru Kok Dua Kali?

Sidang Sapari vs Kepala BPOM, Penny K. Lukito di PTUN Jakarta, Rawamangun, Kamis (12/9/2019). Foto: Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang Sengketa SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito yang digugat oleh Mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari Apt M.Kes kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, di Gedung Eks Grapari Telkomsel Jl. Pemuda No. 66, Rawamangun-Jaktim.

"Sidang kali ini hanya penyerahan Duplik dari pihak tergugat," ujar Penasehat Hukum Sapari, M. Rifai kepada Akuratnews.com seusai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis, (12/9/2019).

Dalam Duplik Tergugat (Kepala BPOM), Rifai mengatakan, dalil jawaban mereka itu sudah mengada-ada, Rifai mencontohkan, mereka bilang bahwa usia (Sapari) sudah 58 tahun pada saat pelantikan.

"Jadi mereka itu mencoba mengulas masa lalu, yang kalau mau kita akui, itu kekeliruan mereka (Kepala BPOM). Mereka mengakui bahwa mereka keliru ya kan ?, dari kekeliruan itu ketika mereka dikalahkan, mereka ungkit lagi. Padahal itu kan persyaratan administrasi, semua sudah terpenuhi atau sudah masuk, (termasuk) mengikuti uji kopetensi dan menejerial, wawancara dan lainnya, akhirnya dilantik. Kemudian mereka anulir ketika mereka dikalahkan di Pengadilan (PTUN) Jakarta, coba itu argumentasi yang mengada-ada menurut saya," kara Rifai.

"Coba kalau mereka menang, pasti mereka tidak akan argumentasi seperti itu, kan gitu kan. Karena kalah ya mereka argumentasi seperti itu," tandas Rifai.

Menurut dia, kalau memang sudah keliru, kenapa tidak dari dulu dipersoalkan. Sebab menurut Rifai, ada juga Kepala BB-POM yang berusia sama dengan Sapari ketika dilantik.

"Soal umur kepala BB-POM yang berusia sama (58 tahun), kata Pak Sapari itu ada yang di Medan (Kepala BB-POM di Medan) tapi dalam Replik kami tidak menggali lebih jauh soal masa lalu, karena kehilangan subtansi nanti," terang Rifai.

Menurut Rifai yang dikupas dalam Replik (Penggugat) adalah dalil yang terkait dengan prosedur syarat pensiun Sapari yang belum terpenuhi namun dipaksakan untuk pensiun.

Bahkan SK Pensiun tersebut ditetapkan tanggal 26 Maret 2019 oleh Tergugat/Ka BPOM di saat proses gugatan di PTUN Jakarta masih berlangsung hingga putusan 8 Mei 2019 yang memenangkan Penggugat. Apakah ini yang namanya menghormati Lembaga Peradilan ?

"Tetapi soal Prosedur, ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, tetapi ternyata dipaksakan untuk pensiun, itu kan tidak boleh. Saya tidak tahu apakah ada unsur rekayasa atau tidak, yang jelas persyaratan pensiun belum lengkap, tetapi ternyata dikeluarkan pensiun, itulah yang dianggap menyalahi peraturan," tandas M. Rifai.

Sementara itu, dalam pesan singkatnya, Mantan Kepala BB-POM di Surabaya, Sapari mengatakan, Duplik Tergugat hanya mengulang-ulang soal kekeliruan saat melantik dirinya sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin dan Kepala BB-POM di Surabaya.

"Duplik Tergugat hanya mengulang-ulang bahwa ketika melantik saya sebagai Ka BB-POM di Banjarmasin dan sebagai Kepala BB-POM di Surabaya ada 'kekeliruan'. Keliru kok dua kali ?, kata Sapari heran.

Sapari mengungkap, dia dilantik sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2017, lalu dimutasi sebagai Kepala BB-POM di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2018 sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dengan Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun, tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Kalau ada kekeliruan kenapa Kepala BB-POM di Medan, berinisial YST, lahir dI bulan yang sama Agustus 1959 hanya berbeda tanggal lahirnya yang lebih awal dari Penggugat/X-Ka BBPOM di Surabaya, serta mengikuti open biding sama-sama dan dilantik sama-sama dengan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2017 dan sekarang Ka BBPOM di Medan tersebut sudah pensiun per 1 September 2109 yang lalu tidak dianggap keliru ? Ada apa ini ?” tandas Sapari.

Sapari yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) selama 9 (sembilan) tahun ini mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi, profesionalitas, bertanggungjawab, bekerja sesuai prosedur perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan bahkan Sapari yang baru bekerja lebih kurang 8-9 bulan sebagai Ka BBPOM di Banjarmasin (3 Mei 2017 s/d 15 Februari 2018), karena kinerjanya sangat baik dibuktikan dengan mendapat beberapa penghargaan, salah satu prestasinya mendapat Piagam Penghargaan Sebagai “Kepala Balai Besar POM Terbaik” 2018. "Apakah ini dianggap “keliru” ?, tandas pria yang pernah bertugas di BNN ini.

Sementara itu, Kuasa Hukum BPOM, Adam Wibowo mengatakan singkat, bahwa Kepala BPOM sudah memberikan kuasa kepada Tim PN Kejagung RI (Pengacara Negara Kejagung RI.red) untuk mewakili.

"Kepala Badan POM kan sudah memberikan kuasa kepada Tim PN Kejagung RI, sebetulnya merekalah yang pada saat ini mewakili kepentingan (hukum) Badan POM sendiri dalam persoalan ini," kata Adam saat ditemui redaksi usai persidangan.

Adam mengatakan, mengenai kasus ini bisa ditanyakan langsung ke Pengacara Negara di Kejagung RI. "Tanyakan langsung saja ke Pengacara Negara," tandasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 10.00 wib dengan agenda Pembuktian. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga