oleh

Kerap Dijadikan Sumber Dana Kampanye, Sektor Batubara Beresiko Tinggi Korupsi

Jakarta, Akuratnews.com – Sektor pertambangan batubara teIah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye poIitik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur Pemerintah, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.

Hal itu terdapat dalam Iaporan terbaru bertajuk ‘Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara’ yang dirilis oleh Greenpeace, Auriga, JATAM dan ICW.

Laporan ini mengungkap bagaimana elit politik menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi sekaligus pemegang saham PT Toba Sejahtera.

Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU.

Beberapa politicaIIy-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya dan pensiunan jenderal. Elite nasional juga diyakini bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara.

“Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi Iebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” kata Kepala Kampanye lklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya di Kafe Paradigma, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Ia menuturkan sektor batubara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan.

Tasya menegaskan kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan Pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah dan menghukum koruptor secara efektif.

Selain itu, proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi dan kekuasaan diskresioner yang dipegang oleh pejabat negara juga menurutnya meningkatkan faktor risiko terjadinya korupsi.

“Faktor lainnya adalah tata kelola dalam sektor pertambangan seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas,” pungkasnya.

Komentar

News Feed