Opini

New Normal Life, Bertaruh dengan Nyawa Rakyat

Akuratnews.com - Kebijakan pemerintah alias penguasa seringkali amburadul. Belum jelas Covid-19 berakhir dan ditemukan vaksinnya, sekarang bersikeras segerakan new normal life. Sejatinya new normal life merupakan tuntutan para kapitalis dan pemilik modal yang tidak mau merugi.

Para kapitalis yang selama ini sakaratul maut atau diambang kehancuran akibat pandemi berusaha bangkit kembali. Tentu saja dengan menekan para penguasa beserta kroninya bahkan bisa memaksa penguasa karena dukungan merekalah pemilu yang lalu telah dimenangkan oleh penguasa.

Tentu saja, kebijakan new normal life yang akan dilaksanakan pemerintah mendapat dukungan dari para pengusaha. Salah satunya dari Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singadaru. Ia mengatakan bahwa, “Bulan Juni bulan bekerja kembali dengan memenuhi protokol kesehatan. Saya setuju dengan hal itu. Sebab, kondisi usaha saat ini tengah mengalami penurunan tajam Sampai dengan 50% lebih. Akibat daya beli masyarakat drop sehingga industri menurunkan produksinya,” terangnya kepada Warta ekonomi.co.id, Minggu (24/5/2020).

Sejalan dengan itu, Dosen komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengapresiasi kebijakan yang akan dijalankan penguasa. Ia mengungkapkan bahwa institusi yang terkait baik Kemenag, Kemenkes, Kemensos lakukan jemput bola, proaktif berinisiatif bekerja keras membuat program unggulannya agar berhasil memasuki kehidupan new normal yakni bisa bekerja kembali seperti biasa.

Dukungan para pengusaha dan akademisi ini tak lebih adalah desakan dari para kapitalis yang menuntut penguasa untuk memberlakukan kebijakan ini. Pemberlakuan kebijakan new normal life, hanya mengikuti tren global. Tujuan yang ingin dibangun adalah ekonomi bangsa.

Tentu saja, semua dilakukan hanya menguntungkan para pengusaha saja, meskipun harus membahayakan keselamatan dan nyawa rakyatnya. Jika kebijakan ini dilaksanakan, bisa jadi akan terjadi gelombang kedua, karena ketidakjelasan konsep dan bagan perangkat yang tidak memadai.

Banyak para ahli, baik ahli kesehatan ataupun medis menyuarakan penolakan, karena memandang Indonesia belum memungkinkan diterapkan kebijakan new normal. Dr Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakah bahwa pemerintah sekarang ini terlalu gegabah jika memutuskan segera new normal.

Menurutnya Indonesia belum memenuhi syarat: Pertama, harus sudah terjadi perlambatan kasus. Kedua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB. Ketiga, masyarakat sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. (Merdeka.com. Senin, 25 Mei 2020)

Yang harus digarisbawahi dari ketergesaannya dalam mengambil kebijakan semakin menegaskan bahwa pemerintah semakin lari dari tanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya. Rakyat dipaksa dan dibiarkan menanggung segala beban sendiri, beban ekonomi dan beban bertaruh nyawa karena ancaman virus corona. Kapitalisme tak lebih sebagai penyokong korporasi, nyawa rakyat setara dengan ekonomi. Maka, new normal life sama artinya bertaruh dengan nyawa rakyat.

Berbeda halnya dengan Islam, Islam bukan hanya sebagai agama ruhiyah tapi juga agama siyasah/politik. Islam sangat jelas dan terang dalam mengambil solusi atas permasalahan wabah global seperti saat ini.

Dalam sistem pemerintahan Islam, para pemimpin/khalifah yang mempunyai tingkat berpikir dan ketinggian ilmu memberikan kewenangan pada ahli kesehatan yang memahami wabah. Khalifah dengan segala kerendahan hatinya menerima masukan sebelum membuat keputusan dan pemberlakuan kebijakan demi keselamatan rakyat  tanpa tekanan yang bersandar pada hukum syariat.

Islam bukan sekadar konsep tetapi juga karakternya yang khas sebagai peradaban Islam yang rahmatan lil a'laamiin. Khalifah memahami betul kekuasaan adalah amanah yang orientasinya bukan hanya dunia tapi hingga akhirat, sehingga bisa dipastikan negara dan penguasanya akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibannya yakni mengurusi umat.

Para khalifah pun mengetahui apa yang mereka lakukan ketika mendzalimi rakyat akan mendapat laknat dan adzab. Sabda Rasulullah SAW, “Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.”  (HR. Muslim)

Maka, Islam satu-satunya sistem yang dapat memecahkan problematika umat, Karena sistem Islam datangnya dari Sang Pencipta. Maka selayaknya harus diterapkan secara Kaffah tanpa tawar menawar.

*Penulis adalah Penggiat Literasi

Penulis: Nur Arofah

Baca Juga