Pembentukan Badan Khusus Pemasyarakatan Dibutuhkan Kajian yang Matang

Ilustrasi Lapas

Jakarta, Akuratnews.com - Revisi terhadap Undang-Undang (RUU) No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mulai berjalan setelah DPR melalui Komisi III mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemasyarakatan kepada pemerintah berjumlah 192 DIM.

Salah satu wacana yang muncul yakni usulan pembentukkan badan khusus yang mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) dan warga binaan.

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil mengatakan sudah saatnya pengelolaan lapas dilakukan badan khusus yang bersifat independen. Seperti halnya penanganan teroris yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT), atau penanganan narkotika oleh Badan Nasional Narkotika (BNN).

“Yah gagasan ini supaya masuk dalam RUU Pemasyarakatan,” ujarnya seperti dilansir dari media nasional, Jumat (12/7/2019).

Nasir menilai badan khusus pengelolaan lapas sangat dibutuhkan di tengah beragam persoalan pengelolaan lapas yang tak kunjung dapat diselesaikan. Tentunya, jika lembaga khusus ini disepakati, pengelolaan lapas tak lagi di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurutnya, badan khusus ini bila dibentuk berada di luar otoritas (struktur) Kemenkumham. Tujuannya agar badan tersebut menjadi lebih independen dan profesional, khususnya dalam menangani warga binaan.

“Banyaknya persoalan dalam pemasyarakatan sudah seperti benang kusut yang sulit diurai. Salah satunya, penanganan perkara yang (tersangka/terdakwanya) langsung ditahan yang berujung over kapasitas,” tuturnya.

Selain itu, sarana dan prasarana dalam pemasyarakatan selama ini belum memadai akibatnya banyak warga binaan (over kapasitas) yang tak berimbang dengan kondisi lapas.

Dia menambahkan sebaiknya pengelolaan lapas tidak parsial dan melekat pada satu kementerian. Namun, pengelolaan oleh badan khusus yang independen dan profesional.

Berbeda dengan Nasir, anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai gagasan pembentukan badan khusus pemasyarakatan untuk mengelola rumah tahanan dan lapas merupakan ide yang pernah diwacanakan beberapa tahun lalu.

“Ketika mengusulkan sebuah ide gagasan diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu, sebelum dilempar ke masyarakat,” kata Masinton.

“Permasalahan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system) yang mengatur pelaksanaan penegakkan hukum pidana,” lanjutnya.

Dia menerangkan sistem tersebut mengatur soal bagaimana proses berjalannya penanganan suatu perkara. Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemasyarakatan.

Bila membentuk sebuah badan baru perlu mempertimbangkan hal-hal teknis pembentukkan badan otonom. Seperti struktur organisasi, personalia, dan ketersediaan anggaran negara.

“Ini harus dengan kajian komprehensif menjadi awal mula dalam mematangkan sebuah gagasan pembentukkan sebuah lembaga,” kata Masinton.

Anggota Komisi III lain, Taufikulhadi menilai pengelolaan lapas dan warga binaan tetap di bawah pemerintah dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Bila pengelolaan pemasyarakatan diserahkan ke badan khusus atau pihak swasta, negara tidak siap.

Menurutnya, dalam draf RUU Pemasyarakatan tidak terpikir akan mengatur pembentukan atau menyerahkan pengelolaan pemasyarakatan kepada pihak lain di luar Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Baginya, pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh mengelola pemasyarakatan dan warga binaan.

Berbagai instrumen yang telah dibangun sulit menyerahkan pengelolaan lapas kepada lembaga lain. “Jadi tetap saja dikelola oleh pihak pemerintah,” kata dia.

Menurutnya, pengaturan pengelolaan lapas dan warga binaan telah diatur dalam draf RUU. Meski begitu, seharusnya pihak DPR dan pemerintah menjalankan perannya masing-masing. Misalnya, DIM yang telah disusun Komisi III kini telah di tangan pemerintah untuk segera dipelajari.

Sementara Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan Komisi III masih terus menyerap aspirasi di berbagai daerah.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menambahkan poin penting persoalan lapas tentang over kapasitas di berbagai lapas/rutan seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dibutuhkan manajemen lapas yang baik dengan aturan yang komprehensif. Misalnya, tidak semua tindak pidana, pelakunya dijebloskan ke dalam penjara.

Penulis: Redaksi

Baca Juga