Pemerintah dan DPR Setuju, RUU SDA Sah Menjadi UU

Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, pasca memberikan draft persetujuan pemerintah atas RUU SDA menjadi UU di Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR RI Jakarta.

Jakarta, Akuratnews.com - Setelah mengalami penundaan dalam pengesahan keputusan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) akhirnya setelah sepakat secara bersama-sama, DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia men-sahkan RUU SDA menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam sambutannya di Sidang Paripurna DPR Ketua Komisi V DPR RI Lasarus S. Sos. M. Si, menyampaikan RUU tentang SDA telah mendapat persetujuan seluruh fraksi secara bersama dengan pemerintah dalam forum rapat pembicaraan tingkat 1 Pengambilan keputusan pada hari Senin 26 Agustus 2019 yang lalu.

"Perlu kami sampaikan sebelumnya, RUU tentang SDA secara resmi menjadi usul inisiatif DPR RI dalam forum rapat paripurna pada tanggal 10 April 2018 dan kemudian melalui surat Presiden nomor R - 31/+/06 2018 tertanggal 7 Juni 2018, pemerintah telah menunjuk Wakil pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri, Pertanian dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas rancangan undang-undang tentang sumber daya air bersama DPR," ujarnya, (17/9).

Lasarus menyampaikan, bahwa UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah dicabut keberlakuan-nya. Secara keseluruhan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI Tahun 2013 dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi pengolahan sumber daya air saat ini.

"MK menegaskan negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia oleh sebab itu maka kehadiran negara dalam pengelolaan SDA harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

"RUU tentang awalnya terdiri atas 15 BAB dan 78 pasal. Setelah melalui sejumlah pembahasan dan perumusan yang intensif akhirnya berhasil diselesaikan menjadi 16 BAB dan 79 Pasal," tambahnya.

Menyambut penyampaian Ketua Komisi V, Pimpinan Sidang Paripurna dalam hal ini dipimpin oleh Fahry Hamzah, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Panitia Kerja (Panja) yang telah melakukan pembahasan dan memutuskan RUU SDA di tingkat satu bersama dengan pemerintah.

"Kami mengucapkan terima kasih terhadap keputusan RUU SDA pada tingkat satu, untuk itu sesuai dengan aturan kami menyampaikan pertanyaan kepada Fraksi-fraksi apakah di setujui RUU tersebut menjadi UU," ujar Pimpinan Sidang dalam Hal ini di Pimpin oleh Fahri Hamzah, yang disambut oleh seluruh fraksi yang hadir. "Setuju," sambut anggota DPR.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Republik Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yosana Laoly, susunan RUU tentang SDA mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia secara utuh. RUU SDA ini juga telah mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini seperti sehari-hari sebesar 60 liter per orang. Per hari pengelolaan sistem irigasi sistem pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan keyakinan bahwa rencana undang-undang tentang sumber daya air ini setelah melalui proses pembahasan yang mendalam kami untuk mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya menyatakan bahwa Presiden menyetujui RUU SDA untuk disahkan menjadi UU," tegasnya.

Dengan pengesahan tersebut, akhirnya RUU SDA Sah menjadi UU yang disetujui secara bersama-sama oleh seluruh anggota DPR RI tanpa ada interupsi.

Penulis:

Baca Juga