Opini

Pemindahan Ibu Kota: Proyek Konglomerat dari Hulu Sampai Hilir

Desain Ibu Kota Baru Kalimantan Timur. (Foto istimewa).

Penulis: Asyari Usman, Wartawan Senior, (*)

Akuratnews.com - Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kelihatannya adalah keputusan sesuka hati. Keputusan ‘semau gue’. Tanpa memikirkan begitu banyak aspek yang melekat dalam proses pemindahan itu.

Sandiaga Uno benar ketika menyarankan agar rakyat diikutkan dalam keputusan tentang pindah atau tidak. Harus dibuat referendum. Rakyat setuju atau tidak.

Bukan hanya Sandiaga. Banyak ahli hukum ketatanegaraan pun berpendapat bahwa pemindahan ibu kota bukan wewenang presiden saja. Yang mau dipindahkan itu bukan ibu kota kabupaten.

Harus ada suara rakyat di situ. Setidaknya lewat DPR. Jadi, presiden tidak cukup meminta izin DPR dan kemudian semua urusan pemindahan ibu kota menjadi selesai. Tetapi, sejauh ini Presiden Jokowi tidak menghiraukan suara rakyat. Dia putuskan saja sendirian. Simsalabim, ibu kota pun pindah.

Tentu tindakan ‘one man show’ oleh Jokowi itu akan mencuatkan banyak pertanyaan. Mengapa beliau ‘ngotot? Apa motivasinya? Apakah ada dorongan dari entah siapa? Mengapa harus tergesa-gesa?

Banyak orang meyakini bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu disusupi oleh kepentingan bisnis para konglomerat. Terutama mereka yang memiliki puluhan ribu hektar lahan di titik-titik prima lokasi baru. Juga mereka yang memiliki bisnis properti.

Selanjutnya 1 2
Penulis: ....
Editor: .....

Baca Juga