Megapolitan

Pemprov DKI Jakarta Cabut Kebijakan PBB yang Diterbitkan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, Akuratnews.com – Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan bebas pajak bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar mulai tahun depan. Ketentuan tersebut diberlakukan khusus bagi rumah yang sudah beralih fungsi jadi komersial. Sebab belasan ribu rumah sudah beralih fungsi menjadi komersial.

Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi merevisi Pergub No. 259/2015 yang diterbitkan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ketika jadi Gubernur DKI dan menerbitkan Pergub No. 28/2019.

Pada Pergub No. 28/2019 juga menyebutkan bahwa pembebasan PBB juga hanya berlaku hingga 31 Desember 2019.

Melalui pergub ini, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020 seluruh rumah di DKI Jakarta yang memiliki nilai NJOP di bawah Rp1 milliar bakal dikenai PBB, khusus rumah yang berubah fungsi untuk komersial. Sedangkan rumah dengan fungsi tidak berubah maka tetap bebas pajak.

Anies mengakui sudah menerbutkan ketentuanbtersebut. “Yang pasti tahun ini masih tetap bebas PBB, “katanya.

Untuk diketahui, target total pendapatan pajak yang ditargetkan dalam APBD DKI Jakarta 2019 tetap di angka Rp44,18 triliun.

Adapun pendapatan melalui PBB ditargetkan mencapai Rp9,65 triliun dan per 16 April 2019 sudah terealisasi sebesar Rp195,68 miliar. Begitu pula dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dengan nilai hampir sama.

Penulis:

Baca Juga