Perusahaan Pelat Merah Diminta Pantau Penyerapan TKDN

Perusahaan pelat merah diminta untuk terus memantau jalannya penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah tersebut diambil guna memaksimalkan ekosistem bisnis UMKM. (Foto Wachid Yulianto/Akuratnews.com)
Perusahaan pelat merah diminta untuk terus memantau jalannya penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah tersebut diambil guna memaksimalkan ekosistem bisnis UMKM. (Foto Wachid Yulianto/Akuratnews.com)

AKURATNEWS - Perusahaan pelat merah diminta untuk terus memantau jalannya penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah tersebut diambil guna memaksimalkan ekosistem bisnis UMKM.

Hal ini membuat Menteri BUMN Erick Thohir meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengawasi standar dan akurasi penyerapan TKDN, khususnya yang dilakukan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia Tbk,.

"Itu juga yang saya harapkan juga untuk tadi kepada Kementerian Perindustrian untuk memastikan, karena ini bagian dari pada jantung industri PLN atau industri Pertamina, ini jantungnya atau mungkin di Telkom ini kurasinya sama standarnya harus benar-benar sesuai," ujar Erick, Jumat, 3 September 2021.

Kementerian BUMN selaku pemegang saham juga memastikan tidak menurunkan standar penyerapan komponen berupa barang dan jasa di Tanah Air yang menjadi kewajiban perseroan negara, disamping terus menguatkan lini bisnis di pasar global.

"Karena penting sekali keberpihakan TKDN Kementerian BUMN atau PaDi BUMN ini, juga memastikan tidak menurunkan standar dari pada Bagaimana BUMN ini bisa terus bersaing di market dan di pasar global," katanya.

Di lain sisi manajemen juga diingatkan untuk tidak bermain dalam tender proyek dengan nilai investasi antara Rp250 juta - Rp14 miliar.

Larangan tersebut sekaligus merupakan kebijakan Kementerian BUMN untuk mendorong ekosistem bisnis UMKM. "Perusahaan pelat merah diminta untuk terus memantau jalannya penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri" ujarnya.

Erick menyebut, pihaknya akan terus membuka akses bagi para pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Salah satunya membatasi akses manajemen perseroan negara untuk bermain proyek dengan nilai investasi antara Rp250 juta- Rp14 miliar

Dia pun menegaskan, direksi BUMN untuk membuka diri terhadap kebijakan yang dirumuskan melalui Peraturan Menteri BUMN (Permen).

"Karena itu kita awali mengeluarkan Permen waktu itu, saya rasa para direksi BUMN ingat bahwa kita harus membuka diri, tidak boleh ada lagi satu BUMN dan satunya lagi menjadi kartel, saling trading, saling supply satu sama lainnya. Apakah itu seragam, apakah itu air minum, tidak boleh lagi," tutur dia.***

Penulis: Redaksi
Editor: Ahyar

Baca Juga