PP PMKRI Menggelar Dialog Bersama Kantor Staf Kepresidenan

Jakarta, Akuratnews.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menggelar dialog bersama Kantor Staf Presiden (KSP).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk merespon banyaknya persoalan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia namun tidak mendapatkan ruang aspirasi yang baik akibat COVID- 19. Melalui kegaiatan itu, PP PMKRI secara langsung menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Dialog virtual bertema “ KSP Mendengar” itu dihadiri oleh 100 peserta dari jajaran KSP dan Anggota PMKRI se Indonesia, Rabu, (22/7/2020).

Adapun jajaran KSP yabg hadir sebagai penanggap dalam diskusi itu antara lain, perwakilan Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Deputi III Bidang Manajemen Isu-Isu Ekonomi Strategis, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis.

Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko menyampaikan bahwa andemi COVID - 19 menguras tenaga dalam upaya penangannya, "Sampai saat ini negara masih fokus pada penanganan dampak pandemi COVID- 19 dan terus berupaya untuk kembali mestabilkan perekonomian negara," jelaskan.

Johanes menambahkan, sesuai dengan kedudukan dan peran KSP yaitu membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, aspirasi dari daerah - daerah akan menjadi catatan kritis dan ditindaklanjuti kepada presiden dan kementrian terkait.

Sementara itu Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa, melalui keterangan tertulisnya, (22/7/2020) menyampaikan terimakasih kepada KSP yang sudah membuka ruang dialog kepada rekan-rekan PMKRI agar persoalan-persoalan di daerah bisa tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah untuk diberikan solusi.

“Dimasa Pandemi Covid ini saya kira akses untuk menyampaikan aspirasi sangatlah terbatas, maka saya berharap lewat dialog ini semua persoalan yang diutarakan oleh rekan-rekan PMKRI bisa mendapat respon positif dari pemerintah karena yang kita suarakan adalah untuk kepentingan darerah, kepentingan masyarakat umum di tengah pandemi covid," jelas Benidiktus.

Pada kesempatan diskusi virtual dipimpin moderator Alvin Aha itu, beberapa peserta mengangkat beberapa persoalan yang terjadi di daerah, seperti polemik pembangunan tambang dan pabrik semen di kabupaten Manggarai, NTT.

Lebih kompleks, para peserta diskusi itu menyoal terkait persoalan tambang dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjadi di Sulawesi tenggara.

Selain itu, beberapa isu strategis lainya seperti dugaan paham radikalisme yang terjadi di kabupaten SIKKA, NTT, perebutan lahan seluas 350 H oleh TNI di Minahasa dan persoalan listrik di Bengkayang yang berdampak pada pendidikan pembelajaran daring (online), serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai.

Selain mengangkat isu daerah, beberapa isu nasional jg diangkat peserta diskusi seperti, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU BPIP, polemik Joko Tjandra yang saat ini mencuat dan terdapat penolakan dari masyarakat.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga