Program BPNT di Pandeglang Carut Marut, Suplier, TKSK, dan Pihak Bank Diduga Main Mata?

AKURATNEWS - Mekanisme penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dinilai carut marut dan terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum (Pedum) Sembako Tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai acuan dasar.

Direktur Riset Indonesian Of Political Publik Wacth (IP2W), Abdul Manaf mengatakan, carut marutnya mekanisme penyaluran Program BPNT di Pandeglang itu, disebabkan karena ulah suplayer selaku pihak ketiga, yang ditetapkan Dinas Sosial (Dinsos) dengan pihak Perbankan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Dimana, kata Abdul Manaf, ketiga pihak tersebut, berdasarkan hasil kajian IP2W, terindikasi diduga terlibat melakukan tindakan di luar Pedum Sembako Tahun 2020, dengan cara mempaketkan bahan komoditi untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kepada setiap E-Waroong atau Warung Elektronik.

"Jadi memang ada banyak kendala di Pandeglang ini terkait Program BPNT, dan kendala yang sering terjadi itu saat penyaluran. Dimana para KPM sering kali mendapatkan komoditi atau (sembako) di luar standar kualitas yang ditentukan. Misalnya, KPM ini dapat beras berkutu dan kuning, yang tidak layak konsumsi, kemudian telur busuk bahkan tempe/tahu yang sudah busuk juga. Itu disebabkan karena ulah Suplayer yang tidak bisa profesional," kata Abdul Manaf.

Abdul Manaf menjelaskan terkait penyebab hal tersebut terjadi, disebabkan karena mekanisme penyaluran yang lambat dan itu disebabkan karena Suplayer selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinsos, tidak profesional.

"Jadi, yang menjadi penyebab utamanya itu justru pihak Suplayer yang tidak profesional dalam memenuhi bahan-bahan sembako yang sudah ditetapkan dalam Pedum Sembako yang ditetapkan Kemensos," tegasnya.

Selain soal kualitas komiditi, Abdul Manaf menjelaskan bahwa, IP2W mendapatkan temuan saat investigasi, terkait mekanisme penyaluran yang tidak sesuai dengan standar Pedoman Umum (Pedum) Sembako Tahun 2020. Dimana saldo rekening pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM ditarik terlebih dahulu oleh pihak Agen E-Warung, dan selang sekitar 3 sampai 7 hari, KPM baru mendapatkan sembako.

"Kemudian juga, di Desa Sobang itu, saat penyaluran BPNT, mekanismenya itu, para KPM dikumpulkan dan disuruh oleh TKSK untuk mengumpulkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan Kartunya itu kan ada Saldonya sebesar Rp. 200 ribu. Itu ditarik terlebih dahulu oleh Agen E-Warung, kemudian KPM suruh pulang. Selang 2 sampai 7 hari kemudian, baru KPM itu dapat sembako dari Agen E-Waroong. Padahal kan mekanisme seperti itu tidak boleh," katanya.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Cecep/Tim

Baca Juga