Opini

Selamat Tinggal Subsidi BBM dan Listrik!

Ilustrasi

Akuratnews.com - Pemerintah tak akan lagi memberikan subsidi sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik melalui badan usaha milik negara (BUMN). Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Jumat, (03/04/2020).

Erick mengatakan kesepakatan ini diambil setelah menggelar rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kesepakatan yang diambil adalah mengalihkan subsidi energi langsung ke rakyat yang membutuhkan. “Policy ke depan, kita ingin perusahaan BUMN sudah tidak terima subsidinya biar langsung ke rakyat,” ungkap Erick.

Tujuannya adalah agar subsidi yang dikucurkan lebih transparan, serta untuk kebaikan perusahaan BUMN agar fokus menjalani perannya sebagai korporasi. Tidak hanya itu, peralihan subsidi ini juga untuk menghindari akal-akalan pembukuan keuangan di BUMN. (CNBCIndonesia.com, Jumat, 3/4/2020)

Menelisik latar belakang Menteri BUMN periode sekarang yang merupakan seorang pengusaha. Maka, usahanya mewujudkan BUMN fokus berperan sebagai korporasi tentu tidaklah mengherankan. Justru aneh, apabila kebijakan yang lahir menafikan untung rugi karena malah menunjukkan upaya pembunuhan karakter. Dan hal tersebut tak mungkin terjadi.

Selain itu, adanya pemutusan subsidi di sektor energi mengarahkan pada pertanyaan, benarkah pengalihan ini semata-mata demi rakyat? Atau ini hanya muslihat untuk memuluskan liberalisasi BUMN di sektor energi secara totalitas dan menyeluruh?

Pertama, pencabutan subsidi BBM dan listrik sejatinya merupakan akal-akalan untuk menaikkan harga BBM dan listrik sesuai harga keekonomian. Sehingga harga BBM kan mengikuti tren minyak dunia. Ketika minyak dunia melonjak, maka bisa dipastikan harga BBM dalam negeri akan meningkat tajam. Dan tentu hal tersebut akan berimbas pada harga listrik maupun kebutuhan hidup yang lainnya. Namun berbeda di saat harga minyak dunia menurun, harga BBM tak akan ikut turun karena ini dipandang sebagai keuntungan perusahaan.

Kedua, dalih pengalihan subsidi langsung kepada rakyat pun tak dapat diaminkan. Sebab, hal ini malah akan membentuk mafhum di tengah-tengah masyarakat seakan-akan yang berhak menikmati subsidi energi hanyalah rakyat miskin. Padahal energi pada hakikatnya merupakan harta milik umum. Maka, semua orang baik kaya maupun miskin berhak untuk mendapatkan subsidi energi.

Ketiga, dengan dicabutnya subsidi sektor energi mengakibatkan perusahaan BUMN akan beralih fokus mencari keuntungan sebesar-besarnya selayaknya korporasi pada umumnya. Sehingga sekali lagi, rakyat akan dikhianati dengan naiknya harga BBM maupun listrik. Tak akan ada bedanya antara perusahaan BUMN dan swasta. Sebab, konsentrasinya jatuh kepada hal yang sama yakni memperbesar usaha dan laba perusahaan.

Keempat, tak menutup kemungkinan adanya pencabutan subsidi sektor energi akan berimbas pada persaingan antara perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta dalam hal memperebutkan konsumen dan keuntungan. Maka, ketika BUMN tidak lagi mampu bersaing dan menghasilkan laba sesuai harapan. Satu-satunya jalan menyelamatkannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN.

Kelima, sekali lagi melalui kebijakannya penguasa negeri ini membuktikan bahwa Indonesia mengadopsi sistem kapitalis liberal. Di mana pencabutan subsidi berarti meminimalisir peran negara sebagai pelayan, penanggung jawab, serta pengurus urusan rakyatnya. Negara hanya berperan sebagai mediator semata yang menghubungkan antara rakyat sebagai konsumen dengan korporat sebagai produsen sekaligus distributor. Inilah buah busuk kapitalisme global.

Sangat kontras dengan Islam yang memandang bahwa sumber daya alam dan energi (SDAE) adalah milik rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Sehingga negara berkewajiban mengelola harta tersebut dan mengembalikannya kembali kepada rakyat. Tak hanya dengan harga setelah subsidi melainkan diberi secara cuma-cuma. Kalaupun berbayar, pembayaran tersebut untuk menutupi biaya distribusi bukan membayar selayaknya membeli barang kepada penjual seperti sekarang.

Dengan demikian, hanya Islam yang mampu mewujudkan harapan kesejahteraan rakyat melalui periayahannya secara langsung. Berdasarkan hukum-hukum yang terpancar dari Al Qur’an dan Assunnah. Maka, mari bersegera menyambut gagasan penerapan Islam kaffah dan meninggalkan sistem warisan penjajah. Wallahu a’lam bish shawab.

*Penulis adalah Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Baca Juga