Sikap PWI Pusat atas Penggerudukan Kantor Redaksi Radar Bogor

Jakarta, Akuratnews.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bereaksi terhadap aksi penggerudukan sekelompok masa yang mengatasnamakan PDIP Bogor terhadap kantor Surat Kabar Radar Bogor pada Rabu 30 Mei 2018 lalu.

Melalui siaran persnya, PWI Pusat mendorong setiap pihak untuk menyelesaikan sengketa pers dengan bermartabat dan demokratis melalui penegakan hukum berdasarkan UU Pers.

Berikut ini adalah pernyataan resmi PWI pusat yang diterima Akuratnews.com pada Jumat (1/06/2018) malam. Tertera sebagai penanggungjawab sikap, Plt Ketua Umum Sasongko Tedjo dan Sekretaris Jenderal Hendri Ch. Bangun.

1. Meminta kepada siapapun, khususnya PDIP Bogor dalam kasus ini, agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers.

2. PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers.

3. PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut.

4. PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999.

5. PWI Pusat menghimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri. Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi. Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik.

Penulis:

Baca Juga