Terbukti Korupsi, Jabatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dicopot

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf/Instagram

AKURATNEWS - Kursi kepemimpinan Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dicopot oleh Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Dikabarkan, pencopotan ini ditenggarai karena yang bersangkutan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Putusan ini pun ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan mengganjar Irwandi dengan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan kurungan.

Dilansir dari laman antara, Kamis (15/10/2020), Wakil Ketua I DPRA Dalimi menyebutkan Kepres pencopotan Irwandi telah sampai di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sesuai dengan prosedur, katanya, Kepres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah rapat paripurna. Dalam rapat itu diumumkan pemberhentian Irwandi serta pengangkatan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh secara definitif.

“Tanggal 12 Agustus lalu saya sudah melihat surat Kepres itu di ruang Wakil Ketua III DPRA. Namun hingga kini respon tindak lanjut dari DPRA belum ada. Bahkan, untuk jadwal agenda paripurna pun sampai hari ini belum ada,” heran Dalimi.

Dalimi mempertanyakan responsif dari lembaga DPRA. Padahal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d dengan jelas disebutkan, DPR Aceh memiliki tugas serta kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

“Jadi sudah jelas di UUPA itu, kita di Aceh ini, mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, diangkat dan diberhentikan itu prosesnya harus di DPRA/DPRK,” tegasnya.

Penulis:

Baca Juga