oleh

51 Persen Saham Dikuasai Tapi Masyarakat Tsingwarop Masih Terabaikan Hak-nya

Jakarta Akuratnews – Meski sudah berkali kali datangi Kementerian ESDM sejumlah masyarakat dari tiga kampung Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop Mimika Papua yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop Timika Papua masih terus menelan pil pahit dalam memperjuangkan hak masyarakat atas eksplorasi emas di tanah Papua.

“Kami sudah temui Menteri Jonan, Staf khusus kementerian ESDM serta bertemu dengan Legal Dirgen Minerba dan Humas ESDM untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat disekitar wilayah konsesi Freeport indonesia yang mana kami telah kantongi legitimasi hukum dari berbagai pihak yang telah diminta oleh Presiden melalui Setneg, namun yang terjadi adalah kontrak telah diteken 20 tahun dan akan dievaluasi per sepuluh tahun,” kata Ketua F-PHS Tsingwarop Yafet Manga (beanal). Selasa (17/7).

Dijelaskannya, hasil kesepakatan antara pemerintah RI dan Freeport Indonesia adalah (1) IUPK (2) Smelter (3) Disvestasi Saham 51 % diambil alih oleh Indonesia (PT. Inalum Tbk.) dan 10% dari pemerintah diserahkan ke Pemerintah Daerah Papua dan Mimika dikelola oleh BUMD, Sisanya 49% tetap dimiliki Oleh PT. Freeport, sementara masyarakat adat pemilik kesulungan tidak dilibatkan.

“Dalam kesepakatan ini Porsi Masyarakat Adat Pemilik Kesulungan itu terletak dimana dalam Proses ini, terus terang dengan peristiwa ini kami pemilik Hak ulayat (F-PHS) Tsingwarop terasa ditipu dan secara sepihak telah melakukan perundingan (negosiasi) tertutup kedua belah pihak dan tetap masyarakat adat pemilik Hak Ulayat bangsa Papua menjadi penonton diatas kekayaannya sendiri,” jelas Yafet.

PHS Tsingwarop menganggap bahwa Pemerintah menutup mata dan diam melihat dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Pemerintah terus menutup kuping dan mata hatinya untuk terus berpura-pura diam, ada apa, dan porsi masyarakat adat diletakkan di mana,” keluhnya. (dk).

Komentar

News Feed