oleh

Selesai Diperiksa KPK, Chairuman Harahap Mengaku Tak Hafal Soal Penganggaran

Jakarta, Akuratnews.com – Mantan anggota DPR RI Chairuman Harahap selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Chairuman Harahap diperiksa sebagai saksi kasus proyek korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik dengan tersangka Markus Nari, anggota DPR RI dari Partai Golkar.

“Sama dengan yang dulu. Tidak ada keterangan baru yang diberikan,” ujar Chairuman terkait dengan pemeriksaan dirinya di KPK, Selasa (10/7/2018).

Chairuman mengaku pada saat diperiksa dirinya ditanya KPK mengenai proses penganggaran dalam kasus KTP elektronik.

“Ditanya aja soal penganggaran. Tapi, prosesnya saya tidak hafal,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan ada atau tidaknya permintaan dana ke pejabat Menteri Dalam Negeri, Chairuman mengatakan hal tersebut tidak pernah terjadi.

“Tidak ada, sepanjang pengetahuan saya tidak ada,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini KPK diagendakan melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk kasus korupsi KTP-elektronik dengan tersangka Markus Nari.

Adapun, selain Chairuman, saksi-saksi yang diperiksa KPK, yaitu:

•Dian Hasanah, PNS (staf Subdit Monitor Evaluasi dan Pengawasan Kependudukan Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

•A. Rasyid Saleh, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri RI (masa jabatan Maret 2005 – 1 November 2009)

Perlu diketahui, Markus Nari ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 2017 lalu karena diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-e di DPR.

“Markus Nari (MN) diduga meminta uang kepada Irman atau terdakwa I sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada tersangka Markus Nari (MN),” tutur Febri pada Juli 2017 lalu.

Terhadap Markus Nari disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.

Pertama, Markus Nari (MN) selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani (MSH) dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatan tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jar)

Komentar

News Feed