CBA: KPK Diminta Jangan Takut Mengusut Kasus Suap Proyek Jalan Di Kementerian PUPR

Gedung KPK

Jakarta, Akuratnews.com - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ,Uchok Sky Khadafi mengatakan,bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) harus mendalami pernyataan dari saksi terkait dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto  dan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto dalam kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

" Adanya nama Hasto dan Bambang Wuryanto yang disebut- sebut oleh seorang saksi, bisa menjadi panduan KPK untuk mendalami kasus proyek jalan di Kementerian PUPR," kata Uchok kepada Akuratnews.com, Sabtu (21/1/2017).

Uchok mengaku, dalam membongkar kasus tersebut, diminta agar KPK jangan takut untuk mengusut kasus suap proyek jalan tersebut.

" KPK harus serius untuk menelusuri kasus proyek jalan Kementerian PUPR ini, meskipun ada nama Sekjen PDI P dan Sekretaris fraksi PDI Di DPR yang disebut," jelasnya.

Menurutnya, apalagi sebelumnya KPK telah mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proyek Kementerian PUPR senilai Rp2,9 Triliun yang melibatkan anggota Komisi V DPR, pejabat Kemen PUPR, dan pengusaha.

Seperti diketahui sebelumnya, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan jika keterangan tersebut masih didalami penyidik KPK.

" Jadi dalam kaitan ini penyidik masih mendalami,sepanjang tersebut dapat dipertanggungjawabkan bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi," Kata Febri di Kantornya Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Febri menyebutkan,jika pihaknya masih memilah keterangan -keterangan saksi yang saling berkaitan dan mendukung bukti-bukti yang ada. Sehingga bisa ditindak lanjut lebih jauh Karena itu, KPK sampai saat ini penyidik KPK belum bisa menjadwalkan pemeriksaan Hasto dan Bambang dalam perkara teserbut.

Sementara itu, dalam kasus dugaan suap program aspirasi yang direalisasikan melalui proyek pembangunan jalan di Kemnterian PUPR yang ditangani KPK, ternyata bukan awal mula kasus tersebut.Berdasarkan keterangan saksi yakni Bupati Halmehera Timur,Rudy Erawan, kasus tersebut justru berawal dari pengangkatan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai
Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara. (Agus)

Penulis:

Baca Juga