DPRD Depok Minta BPN Tak Asbun Pasca Pungli PTSL Disorot

Gedung DPRD Depok
Gedung DPRD Depok

AKURATNEWS.COM- DPRD Kota Depok meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok tidak asal bunyi atau asbun dengan menuding DPRD Depok punya motif tertentu pasca suarakan keluhan warga soal pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Itu merupakan fitnah jika pihak BPN menuding kami 'DPRD' punya motif tertentu setelah Komisi A suarakan keluhan warga soal pungli program PTSL", jelas Ketua Komisi A DPRD Depok Hamzah, Senin,(11/10).

Jadi, kata Hamzah, kalau soal lahan Posyandu sudah lama diserahkan pada pihak RT dan RW setempat. "Bukti tertulisnya juga ada setelah lahanya saya beli dari pemiliknya", ujar Hamzah menanggapi tudingan BPN dalam pemberitaan salah satu media online.

Hamzah menjelaskan, soal tanah Posyandu itu pembelianya tanpa mengunakan dana dari pemerintah dan masyarakat.

Dia menyebut, status lahan Posyandu juga sejak lama telah dihibahkan pada Januari 2020 lalu. "NIB dan peta bidangnya juga ada dengan luas lahan 45 meter persegi. Lokasinya ada di RT 01 RW 09 Cimpaeun, Tapos", imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPN Kota Depok Ery Juliani Pasoreh dalam keteranganya mengatakan, tudingan pungli pada PTSL tidak berdasar karena BPN Depok sadar akan konsekuensinya jika terbukti melakukan pungli.

Ery menduga ada motif tertentu dibalik tudingan pungli PTSL yang disuarakan oleh Komisi A DPRD Kota Depok.

"Iya kemarin itu saya ada tugas di Bandung, makanya ngga bisa hadir saat dipanggil Komisi A DPRD Depok. Tapi kenapa kok tiba-tiba menyerang dengan tudingan pungli PTSL? Manggilnya kan untuk membahas Perda inisiatif DPRD terhadap pendataan identifikasi tanah-tanah terlantar, engga tahunya ada udang dibalik batu," kata Ery kepada wartawan.

Kesempatan itu Ery juga mengaku jika pihaknya tidak mungkin lakukan pungli PTSL. "Kalau pegawai BPN engga mungkin, karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau pun ada pungutan diluar SKB 3 Menteri Rp150 ribu kepada warga, itu bukan dilakukan oleh oknum BPN", katanya.

Lagi pula, kata Ery melanjutkan, pihaknya sudah 4 tahun mengerjakan PTSL sejak 2017 dan sejauh ini belum pernah menerima laporan adanya pungli dari masyarakat.

Seperti diketahui, SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Dimana pada Diktum Ketujuh angka (5) Jawa dan Bali dibenarkan melakukan pungutan sebesar Rp150.000.

Dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Diktum Kesatu yaitu, kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai dan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga