Opini

DPRD Matim dan Logika “Latius Hos”

Foto, Alfred Tuname Penulis Buku “le politique” (2018). Dokumen Pribadi.
Foto, Alfred Tuname Penulis Buku “le politique” (2018). Dokumen Pribadi.

Yang jelas, celetuk anggota dewan Siprianus Habur pasti punya dasar. Pasti ada prakondisi atau informasi awal perhal teknis dan non-teknis yang didapat atas pekerjaan proyek kontruksi jalan. Publik pun tak perlu resisten pun over reactive, sebab semua data dan informasi yang terhimpun pasti menjadi sumber perjuangan politik anggota DPRD. Tujuannya sama, untuk mewujudkan pembangunan Matim yang lebih baik.

Setiap politisi pasti tidak akan pernah membiarkan konstituennya (rakyat) sibuk menjalani nasibnya sendiri. Ada perwakilan, ada perhatian. Itu dalilnya. Apresiasi laik diberikan ketika DPRD Matim meminta kontraktor untuk memperbaiki proyek yang tidak on the track. Bukan itu saja, PUPR diminta untuk bertindak tegas pada kontraktor yang dinilai bermasalah.

Itulah tindakan yang politis sekaligus pro-pembangunan. Yang politis pasti berjiwa etis. Tahu akar soal, tahu ke jalur penyelesaian, dan tahu juga cara tutur pas/tegas. Politis, taktis dan beretika. Itulah yang diharapkan dari tugas dan fungsi anggata dewan terhormat.

Memang ada juga ada juga politisi yang tak ngerti tugas dan fungsinya di DPRD. Alhasil, berkoar-koar dan lebih lantang berbicara di media sosial (Facebook)daripada di ruang sidang. Misalkan, ingin konstituennya dapat fasilitas jembatan di sungai Wae Dingin/Wae Panas/Wae Hangat,etc, politisi berteriak pakai sumpah serapah di Facebook. Itulah politisi kita. Publik yang paham fungsi dan tugas anggota DPRD perlu membantu politisi yang khilaf secara politik ini.

Selain itu, anggota DPRD Matim kadang terjebak/dijebak dalam logika “latius hos” atas politik riil. Latius hos itu istilah untuk kesimpulan yang gagap sebab melampaui premis-premis yang tersedia (versi lengkapnya: Latius hos quam premissae conclusio non vult). Atas kiprah anggota DPRD Matim yang diuraikan di atas, pemberitaan yang menyebut politisi Siprianus Habur membela kontraktor nakal adalah sebuah latius hos. Siprianus Habur, dalam proses pengawasannya, mengatakan apa yang dia lihat, bukan yang pesan kontraktor. Juga, reses Anggota DPRD yang dianggap sebagai ajang bagi-bagi uang sebagai warisan perilaku politik DPRD lama adalah latius hos. Ada dana reses untuk memperlancar kegiatan serapan aspirasi, bukan untuk “money politics”(:bagi-bagi perorang).

Politisi tak perlu risau soal latius hos itu. Mungkin itu “bahasa lain”dari harapan publik agar tetap berani berpihak pada kepentingan rakyat (konstituen). Keberanian itu tidak disimpan di laci. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat diaktifkan secara benar dan pas.  Semua perangkat politik itu dipakai demi mencapai visi bersama “Matim Seber”: menuju Manggarai Timur yang Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya.

Akhirnya, teruslah bekerja, yang terhormat! Dominus vobiscum.

Penulis adalah, Penulis Buku “le politique” (2018).

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Alfred Tuname

Baca Juga