Dua Pj Batal dilantik, Gubernur Tunjuk Husein Tali Sebagai Plh Bupati Mubar

Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Drs Husein Tali
Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Drs Husein Tali

AKURATNEWS - Masa Jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, di tiga daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal berakhir 23 Mei 2022.

Ketiga daerah yang Bupatinya akan berakhir masa jabatannya itu adalah Bupati Buton Tengah (Buteng), Bupati Buton Selatan (Busel) termasuk Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Dengan berakhirnya masa jabatan mereka sudah pasti akan di isi kekosongan jabatanya oleh tiga orang Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati berdasarkan usulan Gubernur Sultra, H Ali Mazi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang selanjutnya akan mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

Alih alih Mendagri sudah mengeluarkan SK Pj Bupati pada ketiga daerah itu kepada Pemerintah Provinsi Sultra yang diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio dan Kepala Biro Pemerintah Setda Sultra, Muliadi, kendati demikian tiga SK Pj itu dari tiga usulan Gubernur Sultra hanya satu yang disetujui oleh Mendagri yang mendapat SK sebagai Pj.

Walaupun SK Pj tersebut telah diterima oleh dua pejabat Pemprov Sultra, namun dalam ketelitian mereka dari tiga SK yang dikeluarkan oleh Mendagri itu terdapat dua SK Pj yang janggal dalam penyusunan konsiderannya sehingga kedua Pj Bupati itu batal untuk dilantik.

Seperti yang diutarakan oleh Sekda Pemprov Sultra itu dibeberapa media di Sultra bahwa kejanggalan penyusunan konsideran itu pada SK Pj Bupati Busel,dan SK Pj Bupati Mubar,DR Bahri yang juga adalah Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dan akan melaporkan kembali hal tersebut kepada Mendagri.

" Kejanggalan konsiderans pada SK Pj Bupati Busel dan Pj Bupati Mubar hanya terdapat satu poin dalam hal memperhatikan. Sementara pada SK Pj Buteng memuat dua poin dalam mempertimbangkan," Terangnya.

Dikatakan Asrun Lio, jadi SK Pj Bupati Busel dan Pj Bupati Mubar hanya memuat satu poin saja yang kami anggap tidak ada relevansinya dengan penunjukkan Pj pada dua daerah yang masa jabatannya berakhir itu.

" Poinnya pada kedua SK Pj Bupati itu adalah mempertimbangkan pembentukan Satgas Covid di Daerah. Ini yang menurut kami tidak ada relevansinya dengan penunjukkan Pj pada dua daerah itu. SK Pj Bupati yang dikeluarkan oleh Mendagri itu ada yang konsiderannya memperhatikan usulan Gubernur Sultra ada juga yang tidak," Ungkapnya.

Dia juga bakal melaporkan kembali dan mempertanyakan kepada Mendagri RI terkait SK Pj yang hanya memiliki satu poin saja tanpa adanya penegasan atau penjelasan pada poin selanjutnya untuk mendukung poin pertama itu.

Oleh karena itu, lanjut Sekprov Sultra bahwa atas dasar adanya kejanggalan konsideran pada SK Pj tersebut maka Gubernur Sultra mengambil pertimbangan dan menindak lanjuti untuk tidak melantik Pj Bupati Busel dan Pj Bupati Mubar pada 23 Mei 2022 nanti, sambil menunggu hasil koordinasi Pemprov dengan Kemendagri.

" Atas pertimbangan itu semua maka Gubernur Sultra akan mengambil tindakan untuk tidak melantik Pj Bupati Busel dan Pj Bupati Mubar," Tandasnya.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Kabupaten Mubar, Fajar Fariki pada (22/05/2022) mengatakan bahwa pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Gubernur Sultra menunjuk Sekda Mubar, Drs Husein Tali sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Mubar.

" Pak Sekda ditunjuk oleh Gubernur Sultra untuk menjalan tugas sebagai Plh Bupati Mubar sampai ada pelantikan Pj Bupati," Ucapnya Fajar Fariki.

Dia menjelaskan bahwa penunjukan Husein Tali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Pejabat Kepala Daerah.

" Pak Sekda ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005,"Pungkasnya.**

Penulis: Zainal Arifin

Baca Juga