Flora Potensi Laporkan Penyalahgunaan Nota Angkutan Arang Mangrove ke Dinas KLH Aceh

Ketua koperasi Flora Potensi Agus Riady bersama Ramadhan Djamil ketua dewan pengawas koperasi Flora potensi. (foto: Chaidir Ibrahim/Akuratnews.com)

Langsa, Akuratnews.com - Ketua koperasi Flora Potensi akhirnya membuat laporan tertulis kepada dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Dinas KLH) Provinsi Aceh. Laporan dibuat lantaran adanya (dugaan) penyalahgunaan nota angkutan arang kayu bakau (Mangrove) yang mengatasnamakan koperasi Flora Potensi.

"Ada penyalahgunaan nota angkutan arang kayu bakau yang mengatasnamakan koperasi yang saya pimpin," terang Agus Riady, Ketua umum koperasi Flora Potensi melalui telepon selularnya kepada Akuratnews.com, Senin (30/9/2019).

Agus Riady, mengatakan arang-arang yang dokumennya dipalsukan itu berasal dari kabupaten Aceh Tamiang, kota Langsa dan Aceh Timur, yang kemudian di angkut kesalah satu gudang yang ada di Jalan Bintang Terang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan cukup meresahkan para pengurus.

Menurut Agus, dalam setiap tahapan laporan hasil produksi (LHP), surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) hanya dapat di gunakan sekali dalam sekali pengangkutan dan sebagaimana yang maksud pada pasal 8 ayat 1 huruf b, SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, venner dan serpihan berasal dari bahan baku kayu bulat sah lalu kemudian diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah.

"Kemudian SKSHHK diterbitkan oleh si Penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), bukan diterbitkan olah siapa saja atau pun diterbitkan kapan saja." kata Agus.

Lalu, si Penerbit SKSHHK, kata Agus, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah benar-benar merupakan karyawan dari si pemegang izin yang memiliki kualifikasi tenaga teknis atau petugas pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi, sesuai dengan kompentasinya.

"Nota tersebut dikeluarkan secara self assessment juga olah si karyawan si pemegang izin tersebut, dan ini dipalsukan pula untuk meraup keuntungan pribadi," terangnya.

Untuk itu Agus pun meminta kepada Kementerian kehutanan RI melalui Dinas KLH Provinsi Aceh agar dapat mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan dokumen nota angkutan tersebut.

"Apalagi ini sudah mencemarkan nama baik kami dan jelas-jelas merugikan Negara. Karena apabila dilakukan nota secara resmi akan mendatangkan pemasukan pajak bagi negara. Untuk itu kami sangat berharap adanya kerja sama dari pihak instansi terkait agar masalah ini dapat terungkap terang menderang karena in sudah cukup meresahkan ketenangan kami," tandas Agus Riady. (*)

Baca Juga