Gerombolan Papa Minta Saham Freeport Incar Dirut Pertamina dan Saham Freeport

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono

Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas buat keputusan di Sektor ESDM. Karena akan punya implikasi yang negative dan dapat mengamggu stabilitas Politik, Sosial dan Ekonomi nasional.

"Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina, presiden Jokowi juga harus tegas dan tidak mudah di intervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor Crude oil dan BBM dibubarkan," kata Arief kepada Akuratnews.com, Senin (28/2/17).

Arief mengaku, ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berinsial MR, GY yang mencoba-coba melalui seorang menteri kabinet kerja ingin memulai kembali praktek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan menjadi kaki tangan para mafia.

"Calon Dirut tersebut memang dari legacy pertamina yang masih aktif, tapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina," jelasnya.

Jika Pertamina terus di ganggu dan bukan  dipimpin oleh bukan Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina, dan sudah teruji dan punya prestasi bagus, serta berani menolak intervensi gerombolan mafia Impor minyak.

"Maka jangan harap semua program Pak Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan  energi akan terealisasi, yang ada mafia migas yang tersangkut papa minta saham Freeport  serta Pengemplang pajak GY come back ngerampok negara lewat Pertamina," ungkapnya.

Lalu persoalan Kontrak Karya Freeport yang tidak diperpanjang Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Karena itu, kata dia, presiden Jokowi juga harus hati-hati dan jangan mau diadu-adu sama Amerika Serikat (AS). Karena akan berakibat fatal bagi perekonomian dan politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan penggulingan Pak Joko Widodo-JK.

Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasional nya yang berinvestasi diluar Amerika Serikat, dan ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA.

Selain itu, presiden Jokowi harus cerdas seperti nya group penganggu Freeport dan berusaha mengacaukan investasi Freeport hampir sama dengan group Papah minta saham Freeport yang ingin memojokan Presiden Jokowi untuk diadu domba dengan pemerintah Amerika Serikat serta mendiskreditkan Joko Widodo dimata investor luar negeri, terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia selama pemerintah era Joko Widodo- JK.

"Jadi kan aneh juga kenapa gas tangguh yang di Jual murah ke China juga tidak dimasalahkan oleh Menteri ESDM untuk dilakukan rekontrak. Karena sangat rugi Indonesia memberikan pengelolahan Gas pada pihak China," ujarnya.

Dia menanbahkan, agar presiden Jokowi jangan mau datur- atur oleh gerombolan papa minta saham yang coba ngerampok Pertamina lagi dan Jadi calo Freeport. (Agus)

Penulis:

Baca Juga