HFI Sayangkan Pemerintah Pinjam Dana Asing Dalam Penanganan Gempa Sulteng

Jakarta, Akuratnews.com - Humanitarian Forum Indonesia (HFI), menyayangkan langkah Pemerintah apabila menerima tawaran pinjaman dana Internasional dalam proses pemulihan pasca bencana gempa bumi yang melanda wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Sangat disayangkan sekali Pemerintah harus menggunakan sistem loan atau pinjaman ya," kata Directur Eksekutif HFI, Surya Rahman usai kegiatan focus group discussion yang diinisiasi South East Asia Humanity Committee (SEAHUM) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan sumber-sumber lokal, seperti pelibatan private sector, semisal lembaga zakat maupun lembaga kemanusiaan lainnya. Surya menerangkan sejauh ini, pihaknya telah menghimpun dana bantuan sekitar 244 Miliar dari 10 lembaga-lembaga nasional.

"Kita belum bertanya bagaimana pelibatan private sektor misalnya perusahaan berkontribusi dalam dana CSR-nya untuk membantu sesuai ketentuan. Lalu, bagaimana pelibatan masyarakat kita punya lembaga zakat, kita punya lembaga-lembaga kemanusiaan yang mengelola itu," tukas Surya.

Pihaknya lantas mempertanyakan langkah Pemerintah yang dalam kondisi saat ini justru ingin berhutang lagi dengan pihak asing. Diketahui, salah satu pihak asing yang akan menawarkan pinjaman adalah Asian Development Bank (ADB).

ADB menyiapkan dana sebesar USD 500 juta guna membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain itu, ADB juga siap memberi pembiayaan tambahan sekitar USD 500 juta melalui pinjaman proyek untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur vital.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela Annual Meetings IMF-World Bank Group (WBG) 2018 lalu, di Nusa Dua, Bali. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutarakan sejauh ini Pemerintah masih mempertimbangkan penawaran pinjaman dari ADB.

"Jadi kita harus hati-hati juga. Tapi ya dalam keadaan begini ya kita berterima kasih dengan adanya tawaran itu. Nanti tawaran itu kita pertimbangkan berapa sebenarnya kebutuhan kita," ungkap Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018). (Ysf)

Penulis:

Baca Juga