Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA.2015 Dinas PMD Nias Barat Telah Dilengkapi

Nias Barat, Akuratnews.com -  Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2015 menemukan adanya ketidak patuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang–undangan pada pemerintahan Kabupaten Nias Barat.

Salah satu Dinas terkait pada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebelum perubahan nomenkaltur Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Desa (BPM PEMDES).

Sesuai Resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2015 pada Dinas di maksud ditemukan Bantuan Keuangan Dana Desa Sebesar Rp. 1.077.883.187,00 Belum di lengkapi laporan realisasi penggunaan dana dari penerima.

Ketika di Konfirmasi Kepada Sozisokhi Hia,SH. PLT Kepala Dinas PMD di dampingi oleh Inovasi Gulo, ST Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di ruang Kerjanya di Jalan Onolimbu-Lahomi. Rabu (01/03/2017) oleh Ricky Kurniawan Harefa, SH Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mengatakan sehubungan dengan temuan BPK RI Tahun anggaran 2015 tentang Keuangan Dana Desa hal tersebut telah selesai di lengkapi karena temuan tersebut hanya sebatas keterlambatan Laporan Realisasi penggunaan dana dari pihak penerima.

Kepala Dinas PMD berharap Kedepannya agar hal ini tidak terulang kembali, walaupun temuan nya hanya sebatas laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK .07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa Pada Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/walikota setiap semester.

Sebagai Pemerintah Daerah Nias barat dengan slogan “ Nias Barat Berdaya” dapat mewujudkan Visi Pemerintah Pusat “ untuk membangun Indonesia  dari Pinggiran dalam kerangka NKRI. Dana Desa yang diterima oleh masing masing desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat, sehingga pengalokasian Dana desa dimaksud dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan desa, memajukan perekonomian desa, serta peningkatan pelayanan Publik yang dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan , Ujar Kadis yang  dilantik Desember 2016 itu mengakhiri. (Famo)

Penulis:

Baca Juga