oleh

LIPI Sarankan Ma’ruf Amin Tak Kunjungi Pesantren dan Patuhi UU

Jakarta, Akuratnews.com – Calon wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin disarankan untuk tidak lagi melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Kata dia, Ma’ruf Amin bisa saja melakukan kampanye dan hal itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Kita tunduk lah pada undang-undang Pemilu, sebab itu acuannya,” kata Syamsuddin di Kawasan Setia Budi, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses kampanye dalam Pemilu dan Pilpres 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud antara lain kampus dan pesantren.

Larangan tersebut diatur dalam UU Pemilu, pasal 280 ayat (1) h menyebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dimana sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan itu adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Menurut Syamsuddin, jika Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu hanya mengunjungi pesantren pribadinya, tentu hal tersebut lain soal. Namun, jika berkunjung ke pesantren lain maka harus mengacu pada UU Pemilu. Apalagi saat ini sudah masuk masa kampanye.

“Ke kampus, ke pesantren, lembaga pendidikan kalau nggak salah nggak boleh kan, kita patuh aja. Kalau itu pesantren yang bersangkutan pondoknya kiai Ma’ruf repot juga. Masalah nya cuma kalau yang lain di jaga harusnya,” tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, calon wakil Presiden nomor urut 01 ini tetap bersikeras ingin melakukan kampanye Pilpres 2019 di pesantren-pesantren.

“Kan saya orang pesantren, saya mau beritahu kepada mereka saya masuk jalur struktural. Saya beri alasan, minta dukungan dan do’a sesama warga pesantren,” kata Ma’ruf Amin di Kantor MUI, Menteng, Jakarta, Selasa (9/10/18) lalu. (Rhm)

Komentar

News Feed