Masih Raib, Ada Uang Besar di Balik Kasus Harun Masiku?

Jakarta, Akuratnews.com - Sudah beberapa hari pasca ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, namun hingga kini Harun Masiku, caleg DPR RI dari PDIP masih buron dan belum terdeteksi keberadaannya.

Jika menilisik sosok Harun, pria ini sebenarnya bukanlah tokoh hebat atau kader terbaik PDIP yang harus dipertahankan mati-matian oleh DPP PDIP atau oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto.

Dilihat dari nomor urut daftar caleg, Harun berada di urutan ke enam dan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu hanya 5.878 suara.

"Dengan demikian maka Harun belum layak dikategorikan sebagai kader penting PDIP, dikenal pun tidak oleh pemilih, apalagi kader berprestasi," ujar Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI di Jakarta, Rabu (15/1).

Lanjut Petrus, berdasarkan penjelasan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Harun baru masuk ke PDIP karena hendak dijadikan celeg PDIP Dapil Sumsel 1 di Pileg 2019.

"Dengan demikian, tidak terdapat urgensi dan alasan yang logis dari aspek kaderisasi, elektoral, pendidikan polotik dan alasan representasi kelompok bagi Megawati dan Hasto membela mati-matian serta mempertahankan Harun menjadi anggota DPR RI. Saya melihat ada yang tidak normal disini," papar Petrus.

Lalu, mengapa Megawati dan Hasto harus mati-matian membela Harun dan hendak mengorbankan anggota DPR RI, Riezky Aprilia, lalu memilih upaya PAW yang disebut Petrus tidak normal lewat cara uji materil PKPU No 3 Tahun 2019, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara?

"Tidak normal karena uji materil ini merupakan langkah tidak etis karena pembuatan PKPU selalu melibatkan konsultasi dengan DPR, karena PKPU No. 3 Tahun 2019 itu merupakan Peraturan Pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dibentuk DPR RI, dimana PDIP ada di dalamnya," papar Petrus.

Ia melihat, prosedural dan substantif Penetapan Riezky sebagai anggota DPR RI menggantikan Caleg terpilih Nazarudin Kiemas dari Dapil Sumsel 1 oleh KPU, karena alasan meninggal dunia, sah menurut hukum, karena didasarkan pada ketentuan pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum dan psal 242 ayt (1) UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3.

Dengan demikian, Petrus menilai, dari aspek prosedural dan substantif Riezky sah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDIP 2019-2024.

"Kecuali kalau atas alasan melanggar AD, ART atau alasan yuridis lainnya, DPP PDIP dapat mem-PAW kan Riezky. Tapi itu pun tak otomatis jatuh kepada Harun karena dia bukan peraih suara terbanyak urutan berikutnya," papar pengacara Peradi ini.

Petrus menduga, ada ambisi besar Harun yang berkeinginan kuat, dengan motif ingin mendapatkan kekuasaan dengan kekuatan materi atau uang yang sangat besar mencoba menggusur posisi Riezky dari anggota DPR RI.

"Yang tambah aneh adalah mengapa hanya demi kepentingan ambisi Harun, Megawati dan Hasto mau berkorban dengan menempuh segala cara meskipun di luar kewajaran. Mengapa mereka tidak membiarkan Harun sendiri yang menempuh upaya hukum, jika memang sistemnya merugikan Harun," ucapnya.

Dikatakan Petrus, kalau perspektifnya PAW adalah kewenangan partai seperti yang pernah disampaikan Hasto beberapa waktu lalu, maka PDIP seharusnya mengubah terlebih dahulu UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, sebelum mem- PAW Riezky.

Petrus pun menduga, jika hanya karena ambisi besar Harun dengan motif uang dan kekuasaan, maka uang yang bermain di belakang semua ini tidak hanya terbatas pada angka transaksi Rp900 juta sebagaimana yang diminta Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Kuat dugaan di balik semua itu, ada uang besar yang bermain di luar jatah uang yang diminta Wahyu," tandas Petrus seraya mendorong KPK untuk mampu mengungkap nominal yang lebih besar lagi dalam kasus ini.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga