Pemkot Bekasi Harus Berani Nyatakan Status KLB Covid-19

Ilustrasi Virus Corona

Bekasi, Akuratnews.com - Melihat perkembangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi memandang perlu aturan yang tegas agar masyarakat diam di rumah, dan mekanisme yang efektif dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus ini.

“Langkah tegas Pemkot dapat dimulai dengan menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Darurat Tanggap Bencana Wabah Covid-19 di Kota Bekasi,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro seperti dilansir dari bekasimedia.com, Minggu (29/3/2020).

Kedua, kata Chairoman, memberlakukan karantina wilayah dengan pola pemberlakuan terbatas terhadap seluruh aktivitas warga, diiringi dengan jaminan terhadap 3 jalur utama, yaitu jalur kesehatan, jalur keamanan (Polri/TNI), dan jalur logistik.

“Untuk poin kedua ini, Wali Kota harus berkoordinasi dengan Gubernur Jabar, dan sinkronisasi kebijakan dengan 4 daerah yang berbatasan dengan Kota Bekasi yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta secara khusus DKI Jakarta,” ujarnya.

Karantina wilayah ini, kata Chairoman, harus dibahas secara komprehensif, karena memiliki konsekuensi dan dampak spiral terhadap sektor lainnya, sehingga harus melibatkan berbagai para pihak di Kota Bekasi.

Jika karantina wilayah telah diterapkan, konsekuensi pasti adalah ketersediaan logistik bagi warga. Chairoman menyatakan poin inilah yang harus diperjelas bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan kemampuan APBD Kota Bekasi, termasuk kebijakan teknis lainnya yang harus didukung oleh kalangan (perusahaan) swasta.

“Dibuat kebijakannya bersama-sama, karena tentunya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, sebagai kebijakan turunan yang harus dibuat bila diterapkan Karantina Wilayah. Untuk itu tentu harus dilakukan pergeseran anggaran di APBD 2020 agar tepat mempertimbangkan aspek transparansi akuntabilitas, maka kebijakan anggaran tersebut harus dikomunikasikan dengan DPRD,” jelasnya.

Kendati demikian, menurut politisi senior PKS ini, kebijakan ini tidak mudah, karena harus disepakati bersama-sama dengan tanggungjawab penuh di tangan kepala daerah untuk karantina wilayah.

Penulis: Redaksi

Baca Juga