Ijazah Palsu STT Setia

Pemohon Dan Termohon Serahkan Bukti

Suasana persidangan, saat Pemohon dan Termohon menyerahkan bukti. (Foto: Akuratnews)

Jakarta, akuratnews.com - Sidang Pra Peradilan dengan No.06/Pid/Pra.Per/PID/2019/PN.JKT.TIM antara pihak terpidana Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar atau STT Setia sebagai Pemohon dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) sebagai Termohon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jl. Dr. Sumarno, No. 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (21/8/19).

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Suparman Nyompa, SH. MH tersebut digelar dengan agenda penyerahan bukti dari pemohon dan termohon, dimana pemohon menyerahkan 11 bukti dan termohon menyerahkan 12 bukti.

"Sama sebenarnya bukti saya sama Jaksa di Jaksa ada 12 bukti di kami 11 bukti," papar Herwanto sebagai Kuasa Hukum Terpidana.

Herwanto mengatakan bahwa dalam bukti yang diserahkan ke majelis hakim, pihaknya menyerahkan terkait putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Serta surat panggilan berita acara eksekusi.

Dalam beberapa kasus hukum, menurutnya tidak semua terdakwa yang dijatuhkan pidana harus ditahan.

"Sebenarnya kalau ada acara replik pasti saya masukan pasal 193 ayat 2 huruf b," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan sekalipun terdakwa yang ditahan tersebut dijatuhi putusan pemidanaan.

Masih pada hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Handri mengatakan bahwa pihaknya sebagai termohon menyerahkan 12 bukti yang tercatat T1 sampai T12.

"Intinya dari kami selaku termohon mengajukan bukti-bukti surat yang terkait dengan eksekusi seperti Putusan PN, Putusan PT, Putusan MA, Kemudian surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kemudian juga surat panggilan terpidana ada dua kali dan disitu diterima oleh kuasa hukum para terpidana, Kemudian berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang di tanda tangani jaksa, terpidana dan juga kalapas Cipinang dan Pondok Bambu," paparnya.

Dia menekankan bahwa bukti-bukti yang diserahkan tersebut untuk membantah dalil pemohon.

"Membantah dalil pemohon yang mengatakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan tidak sah," pungkasnya.

Penulis: Hengki. L

Baca Juga