Berbagai Sisi Dinilai Menjadi Penghambat Revisi PP 109

Pengamat Ingatkan Presiden, Legacy SDM Lebih Penting dari Infrastruktur

Ilustrasi pilihan petani dalam memilih tanaman yang lebih bermanfaat.

Jakarta, Akuratnews.com - Revisi 109 Tahun 2012 masih ditunggu oleh masyarakat tanah air, khususnya para CSO yang tengah memperjuangkan revisi tersebut, yang dianggap menjadi salah satu dasar pencegahan generasi penerus agar tidak mengkonsumsi rokok yang dinilai sebagai penyebab penyakit berat di seluruh dunia.

Terkait dengan pandangan Menolak revisi PP adalah pembangkangan visi misi Presiden, sejumlah pengamat menilai hal tersebut tidak lah masuk dke dalam ranah hukum pidana. Namun, ditegaskan ini menjadi sisi politis, yang artinya keputusan bisa saja terjadi karena ada tekanan-tekanan politik.

Sudibyo Markus, Dewan Penasihat Indonesia Institute for Social Development (IISD) menjelaskan, kebijakan ada sisi-sisi teknik hukum, sisi-sisi dagang, sisi politik, yang terjalin saling terkait. Seperti halnya pembangkangan, ada sisi-sisi dari berbagai sisi. Baik dari sisi hukum dan sisi politik.

"Sebetulnya dari situasi ini, adalah satu kenegarawanan. Kalau sekedar menteri tapi tidak punya jiwa kenegarawanan, akhirnya hanya kepada hal yang teknis saja. Tetapi memang, memiliki jiwa kenegarawanan tergantung bagaimana presiden menilai pada anak buahnya. Tetapi publik menilai itu, dia tidak punya sifat kenegarawanan dia hanya sebagai pekerja. Sebagai Menteri tidak mempunyai visi kenegarawanan sekali," ujarnya dalam sesi temu media secara daring, Selasa 22 Juni 2021.

Terkait revisi yang belum dilakukan revisi yang telah berjalan tiga tahun tersebut, Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nafsiah Mboi mengungkapkan, bahwasannya untuk saat ini mentri kesehatan yang memiliki wewenang terkait PP 109, memiliki kepercayaan. Namun, tentu saja setiap langkah yang diambil perlu dukungan dari orang-orang disekitarnya.

"Kalau memang staf yang di belakang menteri mendukung dan loyal kepada menterinya, dia akan berusaha sekuat tenaga, bahwa kementerian-kementerian yang lain itu tidak mengerti soal kesehatan. Kalaupun ada kementerian yang beralasan karena petani, barang-barang impor tembakau hentikan," katanya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga