Pidsus Kejari Depok Periksa 10 Saksi Dugaan Kasus Korupsi Damkar

Kantor Kejari Kota Depok, Jawa Barat
Kantor Kejari Kota Depok

AKURATNEWS.COM- Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok lakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait lanjutan dugaan kasus korupsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Senin,(24/5).

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, tim jaksa penyelidik pada Seksi Pidsus Kejari Depok melakukan permintaan keterangan terhadap 10 orang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.

"Pemeriksaan 10 orang terkait belanja sepatu, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok tahun anggaran 2017 hingga 2019", kata Herlangga, Senin,(24/5).

Dikatakan Herlangga, dari 10 orang yang dihadirkan tersebut terdiri dari tujuh orang penyedia dan tiga orang tenaga honorer Damkar Depok.

"Semuanya (10 orang terperiksa) dimintai keterangan di ruang Seksi Pidsus", jelas Herlangga.

Berikut ini 10 orang yang diperiksa oleh pihak Kejari Depok:

1. HDAH (Direktur CV Wahana Cahaya Sakti)
2. RF (Direktur CV Bina Mandiri Global
3. IS (Direktur CV Giverindo Utama)
4. YAB (Penyedia)
5. ASY (CV Ega Cipta Kreasi)
6. HE (Direktur CV Aditya)
7. SH (Penyedia)
8. AR (Juru Padam Pos Cimanggis)
9. ATS (Juru Padam Pos Cimanggis)
10. R (Juru Padam Pos Cimanggis).

Sebelumnya, pihak Kejari Depok melalui Seksi Intelijen telah lakukan pemeriksaan terhadap 60 orang terkait dugaan kasus korupsi yang sama.

Usai melakukan serangkaian proses pemeriksaan selama satu bulan, pihak Intelijen Kejari Depok juga temukan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap laporan.

Selanjutnya, surat perintah tugas operasi Intelijen Nomor : SPOPS – 03 /M.2.20.2 /Dek. /03/2021 Tanggal 06 April 2021 prihal kasus dugaan korupsi DPKP dan melimpahkan berkasnya kepada Seksi Pidsus pada Selasa,(18/5) lalu.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pada Dinas Damkar Depok mencuat pasca aksi protes tenaga honorer Damkar Depok Sandi Butar Butar sekitar awal bulan lalu hingga jadi pusat perhatian publik.

Pasca viral, kasus ini kemudian menjadi issu nasional karena Sandi Butar Butar melaporkannya ke KSP Presiden RI Joko Widodo dan kepada Menteri Dalam Negeri, Jend Pol (Purn) Tito Karnavian.

Penulis:

Baca Juga