Pola Penggerebekan NN Masih Tempatkan Perempuan Menjadi Komoditas

Jakarta, Akuratnews.com - Penggerebekan Penjaja Seks Komersial (PSK) atau yang juga biasa disebut pedila berinisial NN di sebuah hotel di Padang, 26 Januari lalu ramai diperbincangkan publik dan media massa.

Seperti diketahui, NN digerebek saat melayani pelanggannya di sebuah kamar hotel di kota Padang. Menurut keterangan anggota DPR RI Komisi VI Andre Rosiade yang ikut dalam penggerebekan NN, hal itu dilakukan untuk membuktikan maraknya prostitusi online di Padang.

Namun belakangan, tindakan ini menimbulkan kontroversi. Komnas Perempuan menilai tindakan penggerebekan NN merupakan bentuk feminisasi moral yang berakibat kriminalisasi pedila.

Hal ini juga diamini Indonesia Feminist Lawyer Club (IFLC). Lembaga yang konsern terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini melihat, dalam feminisasi moral, perempuan kerap dijadikan tonggak moral masyarakat yang mana terkadang cara berpakaian perempuan, pedila, tempat karaoke dan penjualan miras disasar sebagai ruang-ruang maksiat yang harus 'dibersihkan'.

"Penggerebekan ini menunjukkan kesalahpahaman Andre Rosiade dalam menyikapi para pedila. Dalam masyarakat patriarkis, pedila merupakan salah satu bentuk perdagangan orang dengan tujuan seks. Sikap yang mengkriminalkan pedila sebagai ukuran moralitas masyarakat mengakibatkan germo dan pelanggan tidak dilihat sebagai pelaku besar di balik dunia prostitusi," ujar Ketua Umum IFLC, Nur Setia Alam Prawiranegara di Jakarta, baru-baru ini.

Sebagai anggota DPR, Andre Rosiade, kata Nur Setia, seharusnya melihat bahwa NN merupakan korban kekerasan struktural yang menempatkan perempuan sebagai obyek seks dan tekanan ekonomi.

"Hal inilah yang mendorong banyak perempuan untuk bertahan hidup dengan menjadi pedila. Tak seorang perempuan pun bersedia menjadi pedila kecuali karena tekanan ekonomi. Bahwa NN dijanjikan bekerja di sebuah spa dan dijadikan istri kedua dan menjadi pedila menunjukkan lapisan kekerasan berbasis gender yang dialaminya," papar Nur.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan dan IFLC terhadap kondisi pedila menemukan, tidak ada perempuan yang ingin menjadi pekerja seks, umumnya mereka masuk dalam lingkar prostitusi karena korban kekerasan seksual, KDRT atau TPPO.

Pola penggrebekan terhadap NN, lanjut Nur, meniru pola penggrebekan terhadap VA sebelumnya yang melihat perempuan menjadi komoditas.

"Jika pola ini tidak dihentikan, ke depannya, pola penggrebekan dapat dijadikan cara untuk membangun citra seseorang, atau kelompok yang menggunakan moralitas dengan mengorbankan perempuan tanpa menyelesaikan akar permasalahan pedila," tandas Nur.

IFLC juga menyatakan bahwa seharusnya pengguna jasa prostitusi terjaring juga. Alasannya, karena tidak akan timbul transaksi jika tidak ada pengguna.

"Namun, aturan hukumnya belum ada, maka keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini masih dalam bentuk RUU menjadi penting adanya.

Berdasarkan hal-hal di atas tadi, ILFC melihat, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Poin tersebut adalah:

1. Menyerukan anggota DPR untuk lebih berkonsentrasi terhadap pembahasan RUU yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di antaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;

2. Meminta Kepolisian RI untuk menghentikan pola penggrebekan seperti yang terjadi pada VA dan NN dalam penegakan hukum pidana dan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Juga memenuhi hak NN sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum di setiap tingkatan pemeriksaan yaitu hak atas bantuan hukum dan pendampingan psikologi.

3. Menyarankan media massa agar berhati-hati dan tidak terjebak dalam upaya menjadikan kasus ini sebagai alat untuk meraih popularitas

4. Jangan hanya menyalahkan pihak perempuan dan dijadikan 'korban politisasi" seakan-akan perempuan yang menjadi pihak yang bersalah

5. Pengguna harus diungkap sehingga menjadi efek jera karena tidak akan pernah terjadi transaksi jika pengguna tidak ada.

6. Pemerintah wajib memberikan kesejahteraan bagi kaum rentan sehingga tidak akan pernah perempuan menjadi korban eksploitasi seksual.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga