Saksi Ahli: Ada Persengkongkolan, Mark Up di Kasus Korupsi PDAM Tirta Mojokerto

Sidang korupsi PDAM Maja Tirta Mojokerto dua saksi ahli saat memberikan keyerangan. (Samsul Arifin/Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Dua terdakwa tindak pidana korupsi uang khas PDAM Maja Tirta Mojokerto yang menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Maja Tirta Mojokerto, Trisno Nurpalupi dan Maju Sitorus selaku Direktur PT Chirstmalis Arta Surabaya sebagai rekanan, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Mojokerto menghadirkan dua saksi ahli, Cipto dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPB) dan Melly, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP).

Saksi ahli dalam persidangan mengungkapkan, bahwa tahun 2013 PDAM mendapat pasokan dari perusahaan tawas. Namun, setelah perusahaan penyedia air bersih itu dikendalikan terdakwa Trisno Nurpalupi mulai 2013 hingga 2017, urusan tawas dialihkan ke PT Chirstmalis Arta, perusahaan milik Maju Sitorus, namun diduga model pengadaannya tanpa melalui proses lelang.

"Sehingga PDAM dapat berhubungan kerja dengan PT Cristmalis Arta. Namun, terdapat pengaturan dalam pembelian tersebut sehingga pembayarannya melebihi dua kali lipat dan terdapat selisih total, Delapan Ratus Delapan Puluh Empat juta Lima Puluh Ribu, sejak 2013 sampai 2017," ungkap, ahli auditor BPKP, Melly dalam persidangan.

Sementara itu, JPU Kejari Kota Mojokerto, Gede Andri menanyakan pada ahli, pihaknya juga sempat melakukan pemeriksaan di kantor pajak terkait semua transaksi yang dilakukan oleh PT Cristmalis Arta, disitu terdapat beberapa transaksi yang tidak disertakan dengan pajak.

"Apakah tidak disertakan pajak bisa dimasukan kerugian negara, dalam proses perkara ini," tanya, JPU Gede Andri pada ahli dan dijawab, bisa oleh ahli auditor BPKP.

Seusai sidang, Putu Agus, Jaksa Penuntut Umum saat dikonfirmasi terkait keterangan ahli yang banyak di sanggah oleh terdakwa menyatakan, soal pernyataan ahli tidak diakui oleh terdakwa, itu adalah hak terdakwa dengan penasehat hukumnya. Namun, menurut dia, disini yang ditekankan adalah pertanyaan mereka juga tidak mengacu pada pokok perkara ini.

"Ahli menerangkan dalam persidangan bahwa selama ini tidak ada proses pengadaan, dan itu tentu saja menyalahi Perpres No 54 tahun 2010," ujar, Putu Agus pada akuratnews, ditemui usai persidangan.

Diketahui dalam perkara korupsi PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto pihak Kejari Kota Mojokerto  menilai ada tiga modus yang dituduhkan kepada Trisno saat diduga melakukan praktik korupsi terhadapan pengelolaan keuangan PDAM.

Modus pertama pernyertaan modal Pemkot untuk PDAM tahun 2013-2015 tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yang kedua dana kas PDAM tahun anggaran 2013-2017 digunakan tanpa persetujuan Walikota Mojokerto dan Dewan Pengawas, ketiga melakukan pembelian bahan kimia untuk PDAM Maja Tirta tanpa melalui proses pengadaan atau lelang sehingga ada dugaan mark up anggaran yang mengakibat adanya kerugian negara senilai Rp 1 miliar. (*)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga