Serikat Pekerja PLN Menolak Privitasi Merger dari Beberapa BUMN

Ilustrasi Menara Transmisi / Pixabay
Ilustrasi Menara Transmisi / Pixabay

Rosa menyampaikan, begitu listrik terprivatisasi, prioritas swasta adalah mengelola sistem energi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Para operator swasta akan menaikkan harga atau meminta subsidi publik yang lebih tinggi. Mereka akan mencari alasan untuk tidak menyediakan layanan kepada kaum miskin atau penduduk di wilayah terpencil.

“Keuntungan yang mereka hasilkan akan dibawa keluar dari Indonesia. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang membeli sahamnya akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi sistem politik Indonesia, agar hukum dan peraturan dibuat dan diterapkan untuk kepentingan mereka,” tegasnya.

Berdasarkan data PSI, banyak negara mengalami kerugian dari privatisasi dan sedang berusaha untuk mengambil kembali kendali atas berbagai layanan publik ini.

Sektor swasta yang menjanjikan investasi baru, efisiensi yang lebih baik dan harga listrik yang lebih rendah secara umum gagal untuk mewujudkannya.

PSI juga mengingatkan, bahwa Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang Dasar berkewajiban untuk mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas energi listrik di tangan publik.

PT PLN adalah badan usaha milik negara yang memiliki kewenangan untuk menyediakan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

PT PLN sudah membuktikan, berkali-kali, dengan pengalaman panjangnya dalam mengelola dan mengoperasikan aset listrik sehingga PT PLN mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi seluruh rakyat dan usaha di Indonesia.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi
Editor: Zulfahmi Siregar
Photographer: Istimewa

Baca Juga