Sapari Vs Penny K. Lukito Jilid II

Sidang Sengketa Pensiun, 11 Bulan Sapari Tak Digaji, Itu Aturan Mana?

Sidang sengketa pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 antara Sapari melawan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito. (foto Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

"Sebetulnya saya memahami bahkan saya sampai saat ini pun heran, ini janggal menurut saya. Hampir 11 bulan saya tidak menerima gaji. Diaturan mana itu yang mengatur,"

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang Sengketa SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito versus Mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari Apt M.Kes kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, di Gedung Eks Grapari Telkomsel Jl. Pemuda No. 66, Rawamangun-Jaktim.

Sidang kali ini adalah sidang jawaban tergugat Kepala BPOM, Penny K Lukito yang diwakili oleh 4 orang Kuasa Hukumnya, 2 orang wanita dari Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI, yakni Annisa dan Akadian serta 2 orang dari BPOM, Adam Wibowo dan Amir Reza. Namun Kuasa Hukum BPOM yang duduk dalam persidangan hanya diwakilkan Adam Wibowo, sementara Amir Reza beserta Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM ibu Ria dan staf lainnya berada di kursi pengunjung.

Sidang jawaban tergugat harusnya dibuka pada minggu lalu, 22 Agustus 2019, namun tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui “belum siap”, sehingga sidang Jawaban Tergugat baru dapat dipenuhi kemarin, Kamis 29 Agustus 2019.

Sebelumnya, pihak tergugat, Kepala BPOM, Penny K. Lukito dalam persidangan telah menambah jumlah Kuasa Hukumnya yang semula 8 orang dari BPOM, menjadi 15 orang, dan tidak main-main, BPOM menambah 7 orang Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung RI.

Dalam persidangan, seusai penyerahan jawaban tergugat yang diwakili Kuasa Hukum Penny K. Lukito dari Pengacara Negara Kejagung RI, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan kepada Sapari untuk melakukan bantahan (replik) atas jawaban tergugat yang dapat disampaikan melalui lisan maupun tertulis.

"Nah bapak dapat membuat bantahan (replik) itu bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Nah bapak mau lisan atau tertulis? untuk lisan, kalau mau disampaikan sekarang pun tidak jadi masalah," kata Hakim Ketua kepada Sapari.

Sapari, pada sidang kali ini tidak didampingi pengacaranya yang berhalangan hadir, menjawab bantahan itu akan dibuat secara tertulis satu minggu kedepan. "Tertulis Bu," tegasnya.

Hakim kemudian menentukan bantahan atau replik Sapari pada sidang berikutnya yang diatur minggu depan pada Tanggal 5 September 2019. Dalam hal itu, Hakim mempersilahkan Sapari menanggapi jawaban tergugat dengan bantahan sepuasnya.

"Silahkan bisa sepuasnya nanti bapak (Sapari) menanggapi jawaban tergugat," tandas Hakim Ketua.

Namun, Sapari kemudian mengajukan pendapat lisan secara singkat kepada Majelis Hakim untuk disampaikan dimuka persidangan. Hakim ketua kemudian mempersilahkan Sapari berbicara.

"Saya hanya ingin menyampaikan, apa yang saya lakukan selama ini, saya hanya mencari keadilan untuk Anak-Istri, Saya sudah menjadi ASN selama kurang lebih 27 tahun, ini adalah gugatan saya yang kedua. Yang pertama alhamdulillah, sudah dibuktikan bahwa saya tidak bersalah, dalam hal ini apa yang saya lakukan selama bekerja," ujar Sapari di muka persidangan.

"Sebetulnya saya memahami bahkan saya sampai saat ini pun heran, ini janggal menurut saya. Hampir 11 bulan saya tidak menerima gaji. Diaturan mana itu yang mengatur," kata Sapari.

Hakim mengatakan, apa yang disampaikan Sapari bisa disampaikan sepuasnya di repliknya pada minnggu depan. "yaa nanti bisa disampaikan sepuasnya di replik ya pak. Kita sudah baca semua rincian permohonan gugatan bapak," ujar Hakim Ketua.

Sapari kemudian melanjutkan menyampaikan terkait dengan intervensi, tuduhan dan fitnah yang mendera dirinya.

"Kemudian ini Majelis Hakim, sebetulnya apa yang menyebabkan saya jadi seperti ini, ternyata ada banyak hal beredar yang terjadi, mungkin tidak (seluruhnya) saya sampaikan disini. Ini hanya sepintas saja. Ada hal yang sangat-sangat, menurut saya adanya intervensi-intervensi pada diri saya, bahkan ada tuduhan, fitnah," ujar Sapari.

Hakim Ketua menanggapi, nantinya semua bisa disampaikan dalam replik. "yaa nanti semua bisa disampaikan di replik bapak, kemudian jika ada intervensi-intervensi, jika ada buktinya, apakah tertulis atau ada saksi, kalau perlu menghadirkan saksi ahli, atau pihak lain yaa," ujar Hakim.

Namun Sapari kembali meminta kesempatan untuk menyampaikan tambahan. Sapari mengatakan dia disangkakan atau difitnah lebih dalam, dalam hal (ada) informasi kepada dirinya yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2014, Sapari menzolimi salah satu perusahaan farmasi dan dijadikan ATM (diperas.red).

Sapari heran, bagaimana mungkin dia melakukan itu sebab pada tahun 2014, Sapari belum menjabat sebagai kepala Balai Besar POM Surabaya.

"Ini (tahun) 2014, itu siapa kepala balai besar POM Surabaya? Saya menjabat baru tahun 2018. Ini (fitnah) kok (Badan POM) diam saja, bagaimana ini Badan POM," ujar Sapari.

Mendengar hal itu, hakim ketua meminta Sapari menuangkan semua perincian dalam replik minggu depan. "Ya nanti bisa dituangkan yaa, semuanya bisa dirinci dalam repliknya bapak. Kalau dalam surat gugatan, sebenarnya kami sudah bisa membaca apa yang menjadi pokok gugatan," tandas Hakim Ketua.

Sementara itu, seusai persidangan, dua Kuasa Hukum Badan BPOM dari Pengacara Negara Kejagung RI saat dikonfirmasi Akuratnews belum dapat memberikan keterangan. Dia menyerahkan kepada Kuasa Hukum BPOM Adam Wibowo.

Adam menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan jawaban dalam persidangan sesuai dengan proses persidangan.

"Kami sudah sampaikan di jawaban, jadi tinggal mengikuti proses persidangan nanti bagaimana, kan (proses sidang) masih panjang," ujar Adam Wibowo seusia persidangan di PTUN, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Saat ditanyakan, apakah ada kemungkinan Kepala BPOM melakukan klarifikasi atau konferensi pers terkait kasus ini, Adam mengatakan, bahwa Kepala BPOM sudah memberikan kuasa kepada Tim JPN (Jaksa Pengacara Negara.red) untuk mewakili.

"Badan POM kan Kepalanya (Penny K. Lukito) sudah memberikan kuasa kan kepada Tim JPN, Sebetulnya merekalah yang pada saat ini mewakili kepentingan (hukum) Badan POM sendiri dalam persoalan ini," tandas Adam.

Diketahui, Sapari dipensiunkan oleh Kepala BPOM melalui SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018, dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN tanggal 20 Maret 2019. Menurut Sapari, padahal berkas kelengkapan belum terpenuhi atau belum lengkap. Bahkan ada indikasi manipulasi persyaratan kelengkapan berkas pensiun.

Tak terima dengan kenyataan itu, Sapari kembali menggugat Kepala BPOM, Penny K. Lukito ke PTUN Jakarta. Sidang berikut telah direncanakan pada tanggal 5 September 2019.**

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga