Opini

Sistem Demokrasi, Konsensus dan Pertentangan Kepentingan

Ir. Nurul Candrasari Masjkuri, M.Si

Opini, Akuratnews.com - Bicara soal sistem demokrasi artinya berbicara tentang suara mayoritas yang selalu menjadi rujukan bagi sistem demokrasi, seakan-akan suara terbanyak rakyat dapat menggantikan kedudukan Tuhan di dunia.

Demokrasi disini tolak ukurnya bukan benar atau salah tetapi diukur dengan suara mayoritas, sehingga sering terjadi demokrasi melahirkan disintergrasi. Demokrasi pada kenyataannya sudah dianggap gagal oleh Aristotales sejak zaman Yunani Kuno ..

Karena menurutnya : Di dalam praktek maupun teori Demokrasi kewarganegaran harus ekslusif dan bukan inklusif seperti yang terdapat dalam demokrasi modern.

Demokrasi model ini saja sudah mendapat kritikan tajam oleh Aristoteles (348-322 SM) dengan menyebut Demokrasi sebagai : Mobocracy atau the rule of the mob. Aristotales menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan :

Anarkhisme, dan sangat sulit dibayangkan adanya suatu kelompok yang besar (mayoritas) memimpin kelompok yang jumlahnya lebih kecil (minoritas).

Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka.

Bahkan dalam bukunya yg berjudul Politics’, Aristoteles menuliskan sebagai berikut : Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state) dan Aristotales juga menggambarkan bahwa : Dalam negara Demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak, akhirnya akan menghasilkan perbedaan- perbedaan (atau pertentangan-pertentangan) kepentingan, perbedaan latar belakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan.

Pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan.

Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kendala bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, sehingga konsensus akan pasti sulit dicapai dan konflik mudah terjadi.

Jadi apa yang disampaikan Aristoteles ternyata mirip dengan kondisi Indonesia saat ini, dimana kepentingan para parpol menjadi tayangan yang kita saksikan akhir-akhir ini dan bila lebih mendalam ditelusuri saat ini Indonesia sejujurnya dalam kemunafikan yang besar. Selalu menyampaikan bahwa PANCASILA sebagai dasar negara, kenyataannya sistem yang dibangun plagiat dari produk kapitalis

Contohnya : sistem demokrasi yang saat ini digunakan selalu dibangga2kan dan dinyatakan demi dan atas nama Demokrasi, sementara konsep dalam PANCASILA adalah MUSYAWARAH MUFAKAT.

Seharusnya bangsa ini menyadari sesungguhnya teori bangsa barat dan kaum blandis serta jongos kapitalis yang tidak akan mampu membuat indonesia berdaulat 100 % !

Andai John Locke dan Montesquieu masih hidup mungkin akan berpikir seribu kali untuk memperkenalkan sistem demokrasi ini, dan tidak menutup kemungkinan dia akan memperkenalkan sistem Islam dengan Musyawarah Mufakat yang tidak ada dua dibandingkan dengan sistem Demokrasi.

Dimana dalam Musyawarah Mufakat di dalamnya menerapkan model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berorganisasi dan bernegara, dan ini merupakan pilihan rasional yang sangat ilmiah, sementara mengenai kelemahan dari model Musyawarah Mufakat ini hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kebenaran dan kesejahteraan manusia tegak dimuka bumi ini dan perlu diingat bila diitinjau dari akar kelahiran sejarah Islam jelas beda dengan model Demokrasi, karena sistem Islam tidak lahir dari pemikiran dan akal-akalan manusia, tapi merupakan Wahyu dari Allah SWT.

Ir. Nurul Candrasari Masjkuri, M.Si
Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Baca Juga