Terkait Penyadapan, Hanya Instrument Negara Yang Berhak

Jakarta, Akuratnwes.com - Tim Advokasi GNPF-MUI Pusat, Kapitra Ampera menilai, pernyataan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap kesaksian ketua Majelis Ulama Indonesi Ma'ruf Amin sebagai tindakan kriminal luar biasa.

Menurutnya, pernyataan terhadap Ma'ruf yang dikeluarkan Ahok sama saja menghina umat Islam. Pasalnya Ma'ruf merupakan representasi umat Islam di Indonesia.

"Sekarang Ahok tidak hanya menistakan agama, tetapi representasi dari 235 juta jiwa yaitu ketua majelis ulamanya. Ini extraordinari crime," ujarnya di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/17).

Ia menambahkan, pernyataan Ahok yang diduga menyadap percakapan ketua MUI KH Ma'ruf Amin dengan mantan presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan tindakan yang sangat tidak masuk akal.

"Bagaimana mungkin seorang mantan presiden Indonesia disadap, siapa yang sadap? Tapi Ahok buka di sidang," katanya.

Ia menjelaskan, sebagai warga sipil baik Ahok maupun orang lain tidak memiliki hak untuk menyadap pembicaraan seseorang. Sebab, hanya lembaga tertentu yang berhak melakukan penyadapan itupun demi kepentingan keamanan bangsa.

"Artinya apa, negara, instrumen negara yang bisa menyadap adalah intelejen, KPK, dan badan lain, kecuali ada lembaga negara yang memberikan hasil sadapan ini,"tutupnya. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga