oleh

Tuntut Transparansi Anggaran, PSI: Kinerja DPR Tidak Efisien

Jakarta, Akuratnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menuntut agar DPR RI membuka secara transparan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Pasalnya, kinerja DPR periode 2014-2019 dinilai tidak efisien.

Tuntutan ini disampaikan Tim Caleg yang menamakan diri ‘PSI Bersih-bersih DPR’ dengan mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Jumat (07/12/2018). Tim tersebut diwakili oleh Caleg Dapil Jakarta 1 Rian Ernest, Caleg Dapil Jawa Tengah 8 Sigit Widodo dan Caleg Dapil Banten 3 Mikhail Gorbachev Dom.

Rian mengungkapkan, buruknya kinerja DPR-RI tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR-RI. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU,” ujar Juru Bicara PSI ini.

Padahal, masih menurut Rian, anggaran DPR-RI tahun ini melonjak dari Rp 4,2 triliun di 2017 menjadi Rp 5,7 triliun. “Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya,” kata Rian.

Menurutnya, kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini meskipun juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. “Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 Undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja,” ujar Rian.

Pihaknya lantas meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU. “Selama ini banyak anggota DPR-RI yang mencoba berkilah soal inefisiensi ini. Dengan dibukanya penggunaan anggaran secara transparan, rakyat bisa menilai sendiri apakah DPR kita sudah bekerja secara efisien atau belum,” kata Sigit.

Ia menegaskan, permintaan untuk membuka penggunaan anggaran DPR-RI ini sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. DPR, lanjut Sigit, merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka akses atas informasi publik.

“Baik secara aktif tanpa didahului permohonan, maupun secara pasif atas permohonan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, kinerja buruk DPR-RI ini juga disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dalam masa sidang tahun 2018, DPR-RI hanya berhasil mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU) dari 50 RUU yang masuk ke dalam prioritas prolegnas. (Ysf)

Komentar

News Feed