Geliat Sumut Bermartabat

Wujudkan Pendidikan Dan Kesehatan Menuju SDM Berkualitas

Medan, Akuratnews.com - Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Secara umum, faktor-faktor seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung ketersediaan faktor SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari berbagai negara maju yang dapat dipelajari adalah, kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tersebut karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Jepang, sebagai negara pendatang baru dalam kemajuan industri dan ekonomi memulai upaya mengejar ketertinggalannya akibat perang dari negara-negara yang telah lebih dahulu mencapai kemajuan ekonomi dan industri dengan cara memacu pengembangan SDM. Pengembangan SDM dinegara tersebut pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM nya melalui pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas sehingga mampu menguasai industri manufacturing bertekhnologi tinggi.

Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan informal dan formal (yang berhubungan dengan keterampilan atau keahlian kerja), kualitas kesehatan (fisik dan psikis), kepribadian dan kepercayaan diri, tingkat kesejahteraan hidup dan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Pendidikan dan kesehatan merupakan suatu upaya dalam proses pengembangan SDM.

Oleh karena itu, jika ingin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada peringkat bagus, maka pembangunan pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Karena pendidikan dan kesehatan adalah dua masalah yang berhubungan langsung dengan mutu dan  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa.

Masalahnya adalah, apakah Sumber daya manusia (SDM) sudah menjadi salah satu faktor yang dianggap penting dalam pembangunan? Sejauh manakah upaya peningkatan kualitas SDM dibidang  pendidikan dan kesehatan dilakukan ?

Geliat Sumut Bermartabat

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai  sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi  di depan Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (25/2/2019) lalu menyampaikan visi dan misinya serta program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2023.

Disebutkan bahwa visi Sumatera Utara adalah “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat” yang akan diwujudkan melalui lima misinya yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan,  dalam politik, dalam pendidikan, dalam pergaulan dan bermartabat dalam lingkungan.

Selain itu ada lima prioritas pembangunan Sumatera Utara yang disampaikan yakni,peningkatan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas serta peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Semangat perubahan Sumatera Utara bermartabat tercermin dalam paparan Gubsu  yakni “membangun desa menata kota” dimana  beberapa prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2018 – 2023  yang menjadi perhatian utama , antara lain pembangunan sumber daya manusia dibidang  pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar  berbagai permasalahan yang dihadapi,  Provinsi Sumatera Utara telah mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya kinerja pembangunan daerah sebelumnya. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah kualitas pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan yang diidentifikasi meliputi kerjasama dengan pihak pihak diluar pemerintahan yang dianggap kurang, tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan kesehatan, tidak meratanya ketersediaan guru, pembagian tata kelola pendidikan dan kesehatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait kewenangan yang belum bersinergi.

Kemudian, tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang masih rendah, tidak tersambungnya kelulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan industri, kualitas SDM tenaga pendidik masih kurang dan kurangnya guru SMK yang memiliki kompetensi dibidang keahliannya,  serta kurangnya sarana prasarana pendidikan dan layanan bagi anak anak berkebutuhan khusus. Terakhir adalah masalah sarana prasarana dan layanan kesehatan yang masih kurang memadai.

Kebutuhan SDM Berkualitas Bagi Pembangunan Bangsa

Peningkatan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, serta dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaran sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.

Kedua adalah penguatan peran dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Ketiga adalah peningkatan SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Keempat adalah, pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi serta mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.

Upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kreatif dan inovatif dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0 tidak terlepas dari sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor dan mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Membangun Sumber Daya Manusia Menyongsong Era Industri 4.0 : Memastikan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Industri Manufaktur, SDM Riset, dan Skema Dukungan Anggaran”, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/3/2019) lalu mengatakan, demi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul, kreatif dan inovatif dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senantiasa meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi putra-putri Indonesia. Pendidikan Jarak Jauh dan pembelajaran secara daring (e-learning) merupakan terobosan Kemenristekdikti dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi yang bermutu ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ainun Na’im, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran vital dalam upaya mengakselerasi pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global di era Revolusi Industri 4.0.

“Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkaitan dengan konektivitas, sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi dengan mengembangkan e-learning. Proses belajar-mengajar bisa se-fleksibel mungkin dengan kualitas tinggi. Melalui cyber university, masing-masing universitas, prodi, atau mahasiswa bisa manfaatkan, memilih, dan menyeleksi supaya mendapat dosen dan materi kuliah yang terbaik,” ujar Sesjen Ainun.

Menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, sebut Ainun, Kemenristekdikti juga melakukan perubahan konten kurikulum. Prinsipnya, semua prodi harus menguasai dasar yang berkaitan dengan teknologi, data, dan ‘humanity’. Dengan demikian lulusan perguruan tinggi akan siap menghadapi tantangan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Kompetensi dan kreativitas lulusan juga menjadi fokus pengembangan SDM di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi terutama politeknik dan pendidikan vokasi tidak hanya dibekali ijazah, namun sertifikat kompetensi yang diakui bukan hanya oleh kampusnya tapi juga industri. Sertifikat itu juga diakui asosiasi industri nasional dan internasional.

Dijelaskan juga, untuk meningkatkan relevansi kurikulum politeknik dan pendidikan vokasi dengan dunia industri, melalui program Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti juga mewajibkan politeknik dan pendidikan vokasi memiliki partner industri. Kerja sama yang erat antara politeknik dan dunia industri diharapkan mampu mengisi ruang perbedaan antara teori dan praktek yang di ajarkan di kampus dengan kebutuhan kompetensi sebenarnya di dunia industri.

Kemenristekdikti juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sejak di bangku kuliah. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan mahasiswa yang siap kerja, namun juga melahirkan mahasiswa yang mampu membuka lapangan kerja. Kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan inovasi merupakan hal penting dalam menciptakan industri kreatif di era digital.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan akan bekerja sama dengan Kemenristekdikti untuk membuka program pendidikan tanpa gelar yang bertajuk Digital Talent Scholarship atau beasiswa pelatihan intensif untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju industri 4.0 serta peningkatan ekonomi digital. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Digital Talent Scholarship sekitar 140 miliar rupiah.

SDM Unggul Dengan Program Pendidikan
 
Dikutip dari berbagai sumber menyebutkan bahwa  pengembangan SDM  adalah peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat atau akan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan ketahanan dan kompetensi ini di antaranya dilaksanakan melalui pendidikan.

Bila dikaitkan dengan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, pendidikan juga merupakan upaya meningkatkan derajat kompetensi dengan tujuan agar pesertanya bisa beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan seharusnya juga memberi bekal kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Program pendidikan semacam ini harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan keperluan dan usaha yang mengarah kepada antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, baik di masa kini maupun yang akan datang.

Dibeberapa literatur menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain :
1. Mengatur Manajemen Dengan Baik
Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki manajemen yang harus mampu melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas masing-masing berdasarkan bidangnya, sehingga pendidikan  dapat terorganisasi secara baik dan berjalan dengan semestinya.
2. Peningkatan Kedisiplinan
Kedisiplinan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam pendidikan , kedisiplinan harus dilakukan oleh semua pihak, baik pendidik maupun peserta didik.
3. Pengajaran Dilakukan Oleh Guru-guru Profesional di Bidangnya
Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh guru sebagai subjek pengajar. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki guru-guru profesional di bidangnya, di mana guru-guru tersebut merangsang pengetahuan kepada siswa, sehingga siswa akan dapat merespon pengetahuan tersebut dengan baik.
4. Menggunakan Media dan Metode Belajar Yang Relevan
Banyak media dan metode belajar di internet, tetapi tidak semuanya bisa sesuai diterapkan. Setiap guru harus pandai dalam memilih metode dan media belajar sesuai untuk siswa. Media dan metode belajar yang sesuai akan mampu mempermudah siswa dalam merespon pengetahuan dari guru.
5. Melakukan Studi Komperatif, Pelatihan, dan Workshop Pendidikan
Studi komperatif bisa dilakukan dengan mengunjungi sekolah lain yang memiliki kualitas lebih baik. Begitu juga halnya, mengikuti pelatihan dan workshop akan memberikan pengetahuan baru bagi guru untuk memaksimalkan pengajaran, baik terkait metode, media, cara pengajaran, dan hal-hal lainnya.
6. Memanfaatkan Sarana dan Fasilitas Sekolah
Kelengkapan sarana dan fasilitas dapat mendukung proses pendidikan di sekolah, misalnya lab komputer, lab bahasa, ruang UKS, fasilitas pembelajaran, dan beberapa fasilitas di dalam kelas. Tidak hanya lengkap, tetapi juga dapat memanfaatkan sarana dan fasilitas tersebut dengan semestinya.
7. Memberikan Motivasi Pendidikan
Ketika proses belajar mengajar dilaksanakan, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi motivasi juga penting untuk menumbuhkan minat siswa dalam belajar.

Seperti diketahui pendidikan di Sumatera Utara perlu perhatian serius. Hal itu terungkap saat tim kunjungan kerja Komisi X DPR melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur di  Medan, beberapa waktu lalu. Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menilai kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara belum menggembirakan, berdasar pada data neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 69,51 atau sedikit di bawah rata-rata nasional, sebesar 69,55. Uji kompetensi guru baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK hasilnya di bawah rata-rata nasional,” sebut Djoko.

Selain itu, indeks Integritas Ujian Nasional di Sumut masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan, hasil akreditasi sekolah yang mendapat kategori A untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK jumlahnya di bawah 30 persen. Menurut Djoko permasalahan sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018 masih saja terjadi, diantaranya persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan.

“Memperhatikan berbagai hal tersebut, pendidikan perlu mendapat perhatian serius, seksama, dan kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Apalagi, anggaran pendidikan kita cukup besar,” ungkap Djoko.

Terkait upaya peningkatan layanan pendidikan, Gubsu Edy Rahmayadi dalam RPJMD 2018 - 2023 menjelaskan, peningkatan layanan pendidikan selama kurun waktu 2013 – 2017 dari angka rata rata lama sekolah sebesar 8,79 tahun meningkat menjadi 9, 12 tahun.

Hal ini karena didukung antara lain pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, pemberian bea siswa berprestasi dan kurang mampu dan sebagainya. Sedangkan indikator utama dibidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK)  SMA/SMK Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 96,79 persen sehingga masih dibutuhkan peningkatan pada aksebilitas pendidikan, infrastruktur, rasio jumlah guru berkualifikasi dan bersertifikat. Sedangkan APM SMA/SMK Provinsi Sumatera Utara sejak 2013 -2017 terlihat capaian kabupaten/kota sebesar 74 persen.

"Hal ini menunjukkan penduduk usia sekolah sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya sehingga diharapkan APM SMA/SMK Provinsi Sumatera Utara mencapai 100 persen." sebut Gubsu.

Begitu juga untuk mewujudkan masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri maka sasaran bidang pendidikan, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan dengan target tercapainya rata rata lama sekolah 10, 5 tahun.

Upaya meningkatkan rata rata lama sekolah dari 9, 12 tahun pada tahun 2019 menjadi 10, 12 tahun pada tahun 2023 serta meningkatkan harapan lama sekolah dari 13, 37 tahun pada tahun 2019 menjadi 14, 42 tahun pada tahun 2023.

Gubsu menjelaskan, untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan melalui pembangunan sekolah SMA/SMK disetiap kecamatan dan peningkatan kualitas guru dengan pemberian bea siswa. Begitu juga dengan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK.

Selain upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, pada tahun ajaran baru 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penambahan gaji guru honorer semula Rp 40.000 per jam menjadi Rp 90.000 per jam. Sedangkan untuk pemerataan pendidikan didaerah, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan akan membuat program “guru terbang”  untuk memenuhi kebutuhan guru diwilayah tertinggal.

“ Sebagai imbalannya akan diberikan insentif” sebut Edy.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memang terlihat serius. Hal ini diketahui, bahwa Pemprovsu akan mengirim guru/dosen ke Rusia untuk bersekolah sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprovsu dan Rusia dalam bidang pendidikan.

Gubsu mengatakan, dunia pendidikan menjadi sektor yang begitu penting dalam rangka membangun Sumut ke depan. Sebab peningkatan kualitasnya akan menjadi pintu kemajuan sebuah daerah bahkan Negara.

“Saya tak perlu jelaskan pentingnya ilmu. Saya sangat tertarik dengan pendidikan. Karena harusnya pendidikan itu menambah ilmu, menjadi pintar, dan memiliki budi pekerti. Jadi saya mau anak-anak kita tidak sekadar sekolah,” ujar Gubsu.

Dalam kesempatan itu Gubsu Edy meminta kampus sebagai pencetak kaum intelektual, peneliti, akademisi dan para pengajar, maju dan berani menunjukan eksistensinya memberikan kontribusi kepada Sumut.

“Setelah ini saya mau dijadwalkan ketemu rektor. Siapkan guru dan dosen yang hebat, kirim ke sana (Rusia). Dari 250 ribu tamatan SMA/SMK (Sumut), saya butuh 100 orang saja untuk bisa kuliah. Yang cerdas dan prestasi. Mau dimana saja kuliah, kalau tak mampu, kita bantu,” sebut Edy waktu itu.

Selain ingin bekerjasama dibidang peningkatan kualitas pendidik dengan Rusia, Pemprov Sumut juga menjalin kerjasama dengan Inggris. Hal tersebut terunkap saat Wagubsu Musa Rajekshah menerima kunjungan Wakil Duta Besar lnggris dan Timor Leste, Rob Fenn, di Medan beberapa waktu lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama Pemerintah Inggris dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terutama dalam bidang pendidikan dan riset. Termasuk juga menjajaki bidang investasi, teknologi dan lingkungan.

Pada pertemuan tersebut Wagubsu berharap melalui kerjasama bidang pendidikan, ke depannya akan banyak mahasiswa Indonesia khususnya Sumatera Utara (Sumut) yang bisa mengecap pendidikan di Inggris,

“Karena selama ini banyak minat warga kita untuk sekolah di Inggris, tapi kebanyakan dari golongan ekonomi menengah ke atas. Makanya, Pemerintah Provinsi Sumut berkeinginan agar pelajar yang terkendala soal biaya bisa dibantu untuk bisa memperoleh pendidikan terbaik,”ungkapnya.

Diharapkannya, kerja sama ini bisa mempererat hubungan bilateral di antar beberapa negara dan Indonesia, terutama pada bidang pendidikan, riset dan inovasi.

SDM Unggul Dengan Program Kesehatan

Selain pendidikan untuk menuju SDM yang berkualitas sektor kesehatan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. SDM atau tenaga kesehatan ikut memiliki peran yang penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. SDM tenaga kesehatan berperan sebagai perencana, penggerak dan sekaligus pelaksana pembangunan kesehatan sehingga tanpa tersedianya tenaga dalam jumlah dan jenis yang sesuai, maka pembangunan kesehatan tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peranan tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan masyarakat adalah kebijakan sektor kesehatan terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain kebijakan tentang arah dan strategi pembangunan kesehatan, kebijakan tentang pelayanan kesehatan, kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan kebijakan tentang pembiayaan kesehatan. Selain dari pada itu, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan yaitu desentralisasi, globalisasi, menguatnya komersialisasi pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan dan informasi.

Dari berbagai literatur menyebutkan, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan perlu dilakukan langkah-langkah melalui beberapa program baik secara sektoral kesehatan maupun secara lintas sektoral. Langkah-langkah melalui beberapa program baik secara sektoral kesehatan maupun secara lintas sektoral, diantaranya seperti penyediaan infrasruktur kesehatan, tenaga kesehatan dan obat- obatan untuk seluruh lapisan penduduk. Infrastuktur kesehatan merupakan salah satu faktor kunci dari tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan mencakup  kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila Moeloek saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara 2018 di Medan beberapa waktu lalu mengatakan target pembangunan kesehatan sebagaimana dibahas pada Rakerkesnas yakni penurunan stunting dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi  menjadi perhatian. Soal stunting, yang dipentingkan selain pertumbuhan secara fisik adalah otaknya. Sebab, pembangunan negara harus juga ditopang oleh SDM nya.

''Bayangkan, kalau pembangunan infrastruktur bagus tapi SDM kita 50 persen nya stunting tidak akan maju. Karena itu kesehatan itu nomor satu,'' sebut Nila.

Sementara dalam kesempatan herbeda pada acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 di Medan, Selasa (26/3/2019) lalu, Menkes Nila mengatakan, dia pribadi memberi apresiasi kepada Pemprov Sumut atas semangat pembangunan kesehatan di Sumut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut Nila, peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan mulai melakukan pembenahan rumah sakit. Tak hanya itu peningkatan penyuluh kesehatan juga sudah harus menjadi prioritas kesehatan di Pemprov Sumut, agar semua penyakit atau wabah bisa langsung diatasi dengan cepat,

Sementara itu Wagubsu Musa Rajekshah mengatakan optimis tingkat kesehatan masyarakat Sumut akan meningkat. Hal ini, dapat dilakukan jika terwujud sinkronisasi program peningkatan kesehatan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara strategis.

"Dengan berkolaborasinya semua unsur ini akan dihasilkan penguatan pelaksanaan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta di Sumut," ujar Musa Rajeksah.

Wagubsu juga memaparkan, saat ini Sumatera Utara tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan isu-isu yang kritis yang perlu dijawab dengan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, percepatan eliminasi tuberculosis, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN) serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Oleh karena itu, untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui 5 isu dimaksud, dibutuhkan rencana aksi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kami minta agar rencana aksi yang disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebab tantangan ke depan pembangunan kesehatan akan semakin berat, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut kita dapat berkompetisi dengan daerah-daerah bahkan negara-negara yang sudah lebih maju,"ujarnya

Berkaitan dengan bidang kesehatan, seperti disebutkan sebelumnya, program prioritas Pemprov Sumut adalah pelayanan kesehatan berkualitas yang akan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 70 tahun.

"Pembangunan dibidang kesehatan, dimana usia harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan sebesar 67,94 tahun pada 2013 menjadi 68, 37 tahun pada 2017." sebut Gubsu.

Sedangkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 95.05 persen dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 68,98 persen. Jumlah kematian bayi juga mengalami penurunan yang cukup significan begitu juga penurunan pada balita gizi buruk.

Untuk itu, menurut Gubsu, akan dilakukan upaya peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan, sarana prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan serta pengembangan  rumah sakit umum provinsi bertaraf internasional yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat berobat keluar negeri.

“Dengan langkah langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita stunting dan peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat “ ungkap Edy Rahmayadi.

Atas dasar itu pula Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akan  memprioritaskan dibidang kesehatan pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Sasarannya adalah meningkatkan usia harapan hidup dari 68, 54 tahun pada tahun 2019 menjadi 69, 24 tahun pada tahun 2023.

"Agar terwujud sasaran tersebut maka dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau melalui pembinaan pelayanan kesehatan  serta upaya meningkatkan sumber daya kesehatan yang sesuai standar melalui pengembangan sumber daya kesehatan." sebut Edy.

Orang yang tepat ditempat yang tepat

Pembangunan SDM saat ini masih menjadi isu strategis kedepan, sebab di era industri 4.0 pemerintah gencar meningkatkan kualitas SDM berdaya saing tinggi.

Dibidang peningkatan kualitas SDM , Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari tuntutan itu. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  meningkatkan kualitas SDM  untuk mencapai tujuan pembangunan Sumut bermartabat selain meningkatkan sarana dan prasana serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, salah satunya adalah dengan melakukan assessment pejabat eselon II . Tindakan ini dilakukan sebagai upaya menempatkan SDM yang berkualitas dalam tata kelola pemerintahan di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari berbagai sumber menyebutkan, Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Assessment berhubungan juga dengan 'the right man on the right place',  salah satu unsur dalam manajemen SDM yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal.

Gubernur Edy menyebutkan bahwa dia ingin orang yang ditempatkan pada struktur memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman.

"Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan assesment. Harus sesuai nantinya orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tidak mau coba coba" sebut Edy.

Seperti diketahui, dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dibuat bertujuan untuk menumbuhkan iklim kerja yang profesional kepada para aparatur sipil negara. Sehingga para pegawai ASN bisa bekerja dengan maksimal, tanpa ada intervensi, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan menjalankan fungsi pelayanan kepada publik secara baik dan maksimal.

Pemerintah memproyeksikan tahun 2025, diharapkan aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan.

Terkait dengan SDM ASN, sesuai Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan dan diangkat secara tetap. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Namun beberapa masalah terkait disiplin, integritas dan produktifitas ASN maupun PPPK masih perlu dievaluasi bahkan perlu ditindak lanjuti secara tegas sesuai dengan peraturan, fungsi dan tugas para ASN.

Dari pengamatan sehari hari dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera masih terlihat ada ASN yang meninggalkan ruang kerjanya atau meninggalkan aktifitas kantor dengan berbagai alasan, baik karena urusan kedinasan maupun urusan pribadi.

Dari beberapa ASN yang ditemui
diantaranya ada yang meninggalkan tugas dikantor mengaku karena tidak adanya job description dan pelimpahan tugas yang jelas sehingga mereka akhirnya melakukan aktifitas diluar kantor. Selain itu banyak tugas tugas yang sebelumnya mereka laksanakan dialihkan kepada tenaga PPPK/Honor/Kontrak oleh atasannya sehingga mereka tidak diberdayakan sebagaimana mestinya.

"Tugas tugas itu sekarang banyak yang dialihkan kepada tenaga PPPK sehingga kami jadi non job. Alasan pengalihan itu karena kami dianggap tidak berkompeten dan tidak produktif" ungkap seorang ASN yang tidak mau disebut identitasnya.

Menurutnya jika ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun tidak kualified menurut pimpinan namun masih punya potensi baik dari segi usia maupun karir, seharusnya bisa diberikan pelatihan maupun pendidikan lanjutan. Honor atau upah yang dibayarkan kepada tenaga honorer setiap bulannya tentu bisa digunakan untuk membiayai pelatihan dan pendidikan ASN sesuai hasil evaluasi kinerja masing masing ASN. Jadi ada penghematan anggaran bukan lagi pemborosan.

"Dengan adanya PPPK dan ASN dibagian yang sama dengan tugas yang sama tentu ada pemborosan anggaran. Padahal tenaga ASN yang ada dinilai memadai untuk melaksanakan tugas tugas di bagian itu" ungkapnya lagi.

Jika ada ASN yang dinilai tidak disiplin, tambahnya, itu bukan kesalahan tenaga ASN namun menjadi tanggung jawab atasan karena tidak mampu menempatkan, mengefisiensikan dan mengefektifitaskan tenaga ASN yang ada.

"Sebagai bawahan tentu akan tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan atasan. Tapi jika atasan tidak mampu memberdayakan tenaga yang ada bahkan terkesan ada pembiaran, mau bagaimana lagi " tandasnya.

Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 pada pasal 10 disebutkan fungsi ASN diantaranya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Sedangkan pasal 11 ada disebutkan tugas ASN diantaranya melaksanakan kebijakan publik sesuai peraturan perundang undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Harapan Terwujudnya Sumut Bermartabat

Geliat Menuju SDM Berkualitas untuk Sumut Bermartabat tentu membawa harapan baru bagi masyarakat, mengingat beberapa periode kepemimpinan di Sumatera Utara tidak menunjukkan perubahan yang significan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat bahkan terhadap kualitas SDM dilingkungan pemerintahan.

Terkait dengan upaya yang dilakukan Pempov Sumut saat ini, salah seorang warga M Sahnan SE MM (52) warga desa Bandar Labuhan Tanjung Morawa Deli Serdang saat ditemui disalah satu kampus di Medan  menyebutkan bahwa ianya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM berkualitas menuju Sumut bermartabat.

Dosen salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan ini menyebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah  satu kesatuan agar masyarakat mampu hidup sejahtera karena pendidikan tanpa kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja begitu juga sebaliknya kesehatan tanpa pendidikan akan berpengaruh yang sama.

"Kita tentu menginginkan keluarga dan anak anak dapat menikmati pendidikan setinggi tingginya dan sehat. Karena kualitas dan kesejahteraan manusia tergantung dua unsur tersebut " sebutnya.

Sementara itu, pemerhati sosial ekonomi Sumatera Utara Drs H Sunu Wahyudi MM saat diminta tanggapannya menyebutkan, perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah fokus dari pembangunan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan material, baik kebutuhan primer, sekunder, tertier maupun kuarter.

Ditambahkannya, pada sisi peningkatan kualitas SDM, pembangunan sudah tentu diarahkan untuk menjadikan rakyat negeri ini kreatif, menguasai serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan memiliki moralitas. Penguasaan dan kemampuan mengembangkan diri sangat dibutuhkan untuk peningkatan
taraf hidup seseorang.

"Globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak bisa dihindari dan berdampak pada terjadinya persaingan yang ketat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik" sebut Sunu.

Diakuinya periode pemerintahan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajecksah masih terbilang seumur jagung. Namun ada rasa optimis melihat keseriusan untuk membuat Sumut yang aman sejahtera dan bermartabat, akan terwujud.

Saran dan Kesimpulan

Pada dasarnya masyarakat tentu berharap geliat menuju Sumut bermartabat ini memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan bersama-sama dengan peningkatan ekonomi masyarakat adalah pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)  di Sumatera Utara. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik material maupun mental dan spiritual.

Dari uraian diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan serta sumber daya manusia (SDM) di Indonesia memang masih rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan maupun kualitas SDM di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan dan kesehatan yang masih kurang dioptimalkan yakni masih rendahnya sarana dan prasarana fisik dan non fisik, rendahnya kualitas SDM, rendahnya kesejahteraan, rendahnya kesempatan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat tentu berharap, geliat menuju Sumut bermartabat dapat memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Para pemangku kepentingan diharapkan mampu membuat regulasi yang berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian keluarganya demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan dan kesehatan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama Pemprov Sumut. Hal ini juga berkaitan dengan persaingan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia. Begitu juga dalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan sebaiknya dianggarkan lebih besar dari masa sebelumnya dalam APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber lainnya.

Komponen lain di dalam sumber daya pendidikan dan kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana dan prasarana yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan dapat terakomidir sesuai kebutuhannya.

Secara garis besar, perencanaan SDM dibidang pendidikan, kesehatan dan aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprovsu yang meliputi jenis, jumlah dan kualifikasinya sudah selayaknya disusun . Efektifitas, produktifitas dan efisiensi perlu diterapkan terhadap SDM yang ada. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen pengembangan dan pemberdayaan SDM dengan memperhatikan tujuan pembangunan dan kecenderungan permasalahan pendidikan, kesehatan dan SDM di masa depan.

Perencanaan SDM dilakukan dengan mendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melalui peningkatan sistem informasi SDM. Pemerintah bertanggungjawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan kesehatan, pembukaan program pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan.Terhadap ASN agar diberikan pelatihan dan pengembangan serta pengembangan karir ASN .

Pendirian institusi dan program pendidikan dan kesehatan ditekankan untuk menghasilkan SDM yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam hal pemberdayaan SDM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sebaiknya melakukan upaya penempatan tenaga pendidikan dan kesehatan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan, pengaturan pemberian imbalan material atau non material kepada tenaga pendidik dan kesehatan untuk bekerja di bidang tugas atau daerah yang tidak diminati, seperti daerah terpencil, daerah tertinggal, serta daerah bencana dan rawan konflik.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota selayaknya mengembangkan dan menerapkan pola karir SDM baik tenaga pendidikan, kesehatan dan ASN yang dilakukan secara transparan, terbuka dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional. Perlu juga dilakukan peningkatan kualitas SDM secara terus menerus diantaranya melalui pelatihan yang terakreditasi yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditas.

Semoga  dengan memasuki usia yang ke 71 Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajecksah harapan Sumatera Utara bermartabat melalui Sumber Daya Manusia yang unggul dibidang pendidikan dan kesehatan dapat terwujud.**

Penulis: Helmi Sidik Purnomo
Editor: Redaksi

Baca Juga