Bintang Mahaputra, Cara Pemerintah Bungkam Gatot Nurmantyo?

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

Jakarta, Akuratnews.com - Berita tentang pemberian rencana pemberian Bintang Mahaputra untuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi buah bibir. Pasalnya, jenderal bintang 4 itu selalu berada di barisan oposisi mengkritisi pemerintah Jokowi.

Sedianya, pemberian Bintang Mahaputra untuk seorang mantan Panglima TNI adalah hal yang biasa. Namun, karena Gatot Nurmantyo sudah kadung dianggap sebagai tokoh oposisi, tak urung pemberian Bintang Mahaputra itu menuai berbagai spekulasi.

Tidak sedikit yang mengaitkan pemberian Bintang Mahaputra itu dengan sikap Gatot Nurmantyo yang dinilai melemah setelah sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah bentuk pemerintah membungkam Gatot.

Rencana pemberian Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantyo disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Selain Gatot, tokoh lain yang mendapatkan Bintang Mahaputra adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Bintang Mahaputera adalah tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia. Bintang ini bisa diberikan kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Dalam Pasal 25 UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan, penerima Bintang Mahaputra adalah WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKR, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, dan berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Selain itu, seseorang yang bisa mendapatkan Bintang Mahaputra tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Penulis: Redaksi

Baca Juga